Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Permintaan tambahan masa kontrak Inpex di Blok Masela tak dikabulkan

Permintaan tambahan masa kontrak Inpex di Blok Masela tak dikabulkan Luhut Panjaitan. ©2016 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat bersama Menteri Energi Sumber dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan yang didampingi Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai permintaan Inpex Corporation terhadap Blok Masela.

Menko Luhut mengatakan ada dua yang dibahas dalam pertemuan ini yakni soal kompensasi perpanjangan kontrak 10 tahun yang diminta Inpex dan penambahan kapasitas produksi Blok Masela. Menurutnya, pemerintah keberatan jika memberikan penambahan perpanjangan kontrak pada Inpex.

"Tadi pak Jonan bicara, masalah Blok Masela. Jadi ada dua pending issue. Satu soal kompensasi 10 tahun yang diminta Inpex, tapi kita sudah ada jalan keluarnya. Tak kita kasih lah kalau 10 tahun. Kita sudah punya solusinya, tapi nanti saya tak kasih kalian dulu," kata Menko Luhut di Kantornya, Jakarta, Senin (5/12).

Menko Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sudah memiliki solusi pada rencana penambahan kapasitas produksi LNG Masela yang ingin dinaikan dari 7,5 MTPA (metro ton per annual) menjadi 9,5 MTPA per tahun. Namun, kembali Menko Luhut tidak ingin menjelaskan detail terlebih dulu.

"Kedua, masalah 7,5 kapasitasnya sampai 9,5 juga, kita sudah ada solusinya," ujarnya.

Menteri Jonan mengatakan peningkatan produksi juga tengah diusahakan seiring adanya permintaan dari Kementerian Perindustrian agar LNG dapat digunakan untuk kawasan industri.

"Ada permintaan dari kemenperin kalau sebagian itu dialokasikan ke industri downstream, seperti petrokimia dan sebagainya. Ini lagi dihitung butuhnya berapa tambahnya," kata mantan menteri perhubungan ini.

Menteri Jonan memastikan hasil pembahasan ini akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk meminta masukan mengenai keputusan akhir.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja
Jelang Lebaran, Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras dari Kamboja

Impor beras dari Kamboja untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Idul Fitri 1445H.

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Pemudik Tanpa Tiket Dilarang Masuk Pelabuhan
Menko PMK: Pemudik Tanpa Tiket Dilarang Masuk Pelabuhan

Penumpukan yang terjadi di Pelabuhan disebut-sebut karena calon penumpang belum memiliki tiket.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Malaysia Gratiskan Tarif Jalan Tol pada H-2 Lebaran, Ini Alasannya
Pemerintah Malaysia Gratiskan Tarif Jalan Tol pada H-2 Lebaran, Ini Alasannya

Pemerintah Malaysia menggratiskan tarif jalan tol pada H-2 lebaran.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Setuju Amendemen Kontrak Blok Corridor Medco
Pemerintah Setuju Amendemen Kontrak Blok Corridor Medco

Selain itu, kementerian juga telah menyetujui alokasi dan harga gas untuk tiga pembeli gas.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024
Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024

Pemerintah Pastikan Ada Diskon Tarif Tol saat Mudik Lebaran 2024

Baca Selengkapnya
Pelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini
Pelabuhan Merak Macet Parah, ASDP Masih Tunggu Izin Pemerintah untuk Jalankan Solusi Ini

kendaraan yang ingin masuk kapal di Pelabuhan Merak bisa ditampung sementara di kantong parkir Dermaga Pelabuhan Indah Kiat.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan
Pakar Nilai Putusan MK soal Ambang Batas Parlemen Bisa Segera Diundangkan

Dia menyebut, perubahan ini bahkan bisa dilakukan hanya hitungan hari.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya