Merdeka > Ekonomi

Per November 2022, Pemerintah Kumpulkan Pajak Digital Hingga Rp9,66 Triliun

Selasa, 6 Desember 2022 19:20 Reporter : Anisyah Al Faqir
Per November 2022, Pemerintah Kumpulkan Pajak Digital Hingga Rp9,66 Triliun Teknologi. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Pemerintah telah menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 112 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Hingga November 2022, pemerintah telah mengumpulkan Rp 9,66 triliun PPN dari platform digital.

"Jumlah tersebut berasal dari Rp 731,4 miliar setoran tahun 2020, Rp 3,90 triliun setoran tahun 2021, dan Rp 5,03 triliun setoran tahun 2022,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (6/12).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Saat ini pemerintah telah menunjuk 134 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut PPN. Jumlah tersebut bertambah tiga pelaku usaha jika dibandingkan bulan lalu. "Tiga pelaku usaha yang ditunjuk pada November yaitu Coupa Software, Inc., NBA Digital Service International, Inc., Alpha lit, Pte. Ltd," kata Neil.

Pemerintah akan terus menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi pelaku usaha baik konvensional maupun digital. Pihaknya juga masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia.

Adapun kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan. Termasuk dari sisi jumlah trafik penjualan di Indonesia telah melebihi 12.000 setahun atau 1.000 per bulan. [azz]

Baca juga:
Cara Daftar e-Billing Pajak secara Online, Begini Langkah-langkahnya
Lampaui Target, Pemerintah Kantongi Pendapatan Pajak Nyaris Rp1.600 Triliun
Siap-Siap, Pengemplang Pajak Bakal Dijewer Dirjen Pajak
Tiru Thailand, Pemda Diminta Bebaskan Pajak Mobil Listrik
Jokowi: Industri Logam Menghasilkan Rp9,8 T di 2024, Sekarang Meloncat Jadi Rp37 T
Gelapkan Pajak di Negaranya, Dua WNA Buronan Interpol Ditangkap di Bali

Jokowi: Industri Logam Menghasilkan Rp9,8 T di 2024, Sekarang Meloncat Jadi Rp37 T
Jokowi: Industri Logam Menghasilkan Rp9,8 T di 2024, Sekarang Meloncat Jadi Rp37 T
Gelapkan Pajak di Negaranya, Dua WNA Buronan Interpol Ditangkap di Bali
Gelapkan Pajak di Negaranya, Dua WNA Buronan Interpol Ditangkap di Bali
Kalah Gugatan di WTO, Siap-Siap Pajak Ekspor Nikel Bisa Naik
Kalah Gugatan di WTO, Siap-Siap Pajak Ekspor Nikel Bisa Naik
Data DJP: Hampir 53 Juta NIK KTP Terintegrasi ke NPWP
Data DJP: Hampir 53 Juta NIK KTP Terintegrasi ke NPWP
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pajak
  3. Digital
  4. Pajak Pertambahan Nilai
  5. Kemenkeu
  6. Ekonomi Indonesia
  7. KILAS
  8. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Sejarawan: Orang Yunani Kuno Sudah Prediksi Kemunculan Robot, Kecerdasan Buatan
image

PNS Dapat Kemudahan Ajukan KPR Lewat Bank BTN, Ini Syaratnya
image

Ilmuwan Temukan Bukti Manusia Bukan yang Pertama Gunakan Api, Tapi Makhluk Ini
image

Ini Cara Agar Utang Tak Bikin Keuangan Anda Berantakan

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi