Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pengusaha Harap Omnibus Law Segera Disetujui DPR

Pengusaha Harap Omnibus Law Segera Disetujui DPR Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. ©2018 Merdeka.com/Dwi Aditya Putra

Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani berharap agar Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan Perpajakan dapat segera disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sehingga manfaatnya pun bisa dirasakan lebih cepat bagi para pelaku usaha.

"Kami sambut baik Omnibus Law Cilaka dan Perpajakan kedua itu dapat segera disetujui (DPR) dan memberikan dampak positif bagi kita semua," kata Haryadi di Karawang, Jawa Barat, Senin (10/2).

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja akan segera diserahkan dalam waktu dekat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hingga saat ini, RUU Omnibus law tersebut masih digodok di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Pak Menko (Airlangga Hartarto) akan yang serahkan kita udah sepakat. Kira-kira minggu depan nanti kita lihat," kata dia ditemui di Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (6/2).

Sementara itu, draf RUU Omnibus Law Perpajakan sendiri sudah berada lebih dulu di tangan DPR. Proses penyerahan langsung disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Ketua DPR RI, Puan Maharani.

"Iya (Omnibus Law Perpajakan) itu sudah (diserahkan ke DPR)," kata dia.

Puan Minta Pemerintah Gencar Sosialisasi Omnibus Law ke Masyarakat

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah lebih gencar mensosialisasikan Omnibus Law ke masyarakat. Dengan begitu, tidak akan terjadi penolakan besar-besaran oleh masyarakat seperti RUU KUHP.

"Yang paling penting adalah sosialisasi kepada masyarakat. Karena ini adalah inisiatif dari pemerintah, tentu saja saya berharap bahwa pemerintah bisa mensosialisasikan hal ini ke masyarakat dengan lebih baik," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2).

Puan juga mengingatkan pemerintah agar melakukan sosialisasi dengan baik supaya masyarakat mengetahui substansi Omnibus Law. Sehingga nantinya DPR tak jadi sasaran prasangka negatif masyarakat.

"Sehingga tidak menimbulkan prasangka yang tidak-tidak, jangan sampai kemudian draf yang dibahas di DPR secara khususnya itu apa. Namun kemudian nanti yang keluar ke publik itu lain. Nah itu kan yang kemudian menimbulkan prasangka yang negatif," ucapnya.

Puan mengatakan, hingga hari ini DPR belum menerima Surat Presiden (Surpres) Omnibus Law dari pemerintah. Padahal, Presiden Joko Widodo menginginkan pembahasan Omnibus Law rampung dalam waktu 100 hari.

Dia berharap, Omnibus Law tidak dibahas secara terburu-buru agar menghasilkan Undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat.

"Namun jangan sampai kemudian menimbulkan prasangka, kemudian jangan menimbulkan kerugian bagi rakyat, dan jangan sampai itu tidak ada manfaatnya untuk rakyat," kata Puan.

Ketua DPP PDIP itu belum tahu bagaimana mekanisme pembahasan Omnibus Law nanti di DPR. Bisa dibahas di Komisi atau di Badan Legislasi DPR. Dia menduga pembahasan akan melibatkan banyak komisi.

"Jadi komisi akan membahas, Baleg akan membahas, namun seperti apa, berapa yang akan dibahas, artinya kluster itu terkait dengan apa saja, itu nanti setelah drafnya kami terima, surpesnya kami terima, tentu saja akan kami bahas," kata Puan.

(mdk/idr)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Ganjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Ganjar akan Evaluasi Omnibus Law Cipta Kerja

Keluhan dan ketidaknyamanan para buruh, harus diakomodir melalui ruang musyawarah.

Baca Selengkapnya
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Pemerintah Bakal Beri Diskon Pajak Hiburan, tapi Masih Tunggu Aturan Resmi

Sudah ada beberapa Pemda menyampaikan niat untuk memberikan insentif. Tetapi pihaknya masih menunggu aturannya terbit secara resmi.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jubir Anies-Cak Imin Indra Charismiadji Ditangkap Kejaksaan, Timnas AMIN Beri Pendampingan Hukum

Jubir Anies-Cak Imin Indra Charismiadji Ditangkap Kejaksaan, Timnas AMIN Beri Pendampingan Hukum

Timnas Anies-Muhaimin (AMIN) memberikan pendampingan hukum bagi juru bicaranya Indra Charismiadji, yang ditangkap Kejaksaan

Baca Selengkapnya
Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Perludem Serahkan Revisi Angka Ambang Batas Parlemen ke Pembentuk UU: Harus Ada Hitungan Rasional

Dengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.

Baca Selengkapnya
Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Media Sosial Mulai Hangat Jelang Pemilu 2024, Ini Pesan Kapolri

Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.

Baca Selengkapnya