Pemkot Bogor Buka Seleksi Direksi Perumda Tirta Pakuan Periode 2026-2031

Panitia Seleksi kembali membuka Seleksi Dirut Petrogas Karawang setelah uji kompetensi hanya meloloskan satu calon, memastikan tata kelola BUMD yang profesional dan berintegritas.

Kejaksaan Negeri Karawang melakukan pendampingan hukum dalam proses seleksi Direksi Perusahaan Daerah Petrogas Persada untuk memastikan transparansi dan integritas, menyusul kasus hukum sebelumnya yang menimpa BUMD ini.

Pemerintah Kota Surabaya membuka pendaftaran calon anggota Dewan Pendidikan Surabaya untuk periode 2026-2030, mencari individu berintegritas untuk memajukan kualitas pendidikan di Kota Pahlawan.

Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://seleksi-dkojk.kemenkeu.go.id mulai 11 Februari 2026 pukul 00.00 WIB.

Sebanyak 15 Calon Direksi Tirta Pakuan Kota Bogor berhasil lolos seleksi administrasi untuk memperebutkan tiga posisi strategis, menandai babak baru dalam kepemimpinan Perumda ini.

Komisi II DPRD Kota Bogor mendesak Perumda Tirta Pakuan untuk transparan dalam pengelolaan APBD 2026, menyoroti akuntabilitas dan peningkatan pelayanan air bersih bagi warga.

Pengumuman resmi seleksi dijadwalkan pada 2 Februari 2026, yang memuat persyaratan dan ketentuan seleksi.

Panitia Seleksi (Pansel) telah resmi membuka pendaftaran Anggota KPI Pusat periode 2026-2029. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat mendaftar secara daring hingga 23 Januari 2026, menandai dimulainya proses seleksi yang transparan.

Pemerintah Kota Singkawang membuka Seleksi JPT Pratama 2025 untuk mengisi posisi strategis di sejumlah OPD. Delapan ASN telah mendaftar, proses masih dibuka hingga Sabtu (13/12).

Proses seleksi terbuka untuk umum bagi warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan.

Pembentukan Pansel seiring keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia 2021-2026 yang akan berakhir masa jabatannya pada 22 Februari 2026.

Pemprov Kaltim resmi membuka seleksi untuk pengisian jabatan strategis di sejumlah BUMD tahun 2025.

Pemerintah Kota Bogor terus konsisten dalam penertiban PKL Surya Kencana, menghadapi tantangan PKL luar kota demi mewujudkan kawasan yang Aman, Sehat, Resik, dan Indah.

Bima menegaskan, pelaksanaan WFH tidak mengganggu pelayanan publik karena unit layanan di tingkat kecamatan dan kelurahan tetap beroperasi secara langsung.

Pemerintah Kota Bogor melakukan Penertiban Bangunan Liar Bogor di Jalan Cipinang Gading untuk mengurai kemacetan dan mengembalikan fungsi jalan serta drainase, menjawab aspirasi masyarakat.

Pemerintah Kota Bogor memperketat pengawasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sekaligus menghindari penyalahgunaan fasilitas penting ini.

Pemerintah Kota Bogor memberlakukan kebijakan tegas terkait Penertiban PKL Bogor, mewajibkan seluruh pedagang pindah ke pasar resmi seperti Pasar Jambu Dua dan Pasar Gembrong Sukasari mulai 26 Maret. Kebijakan ini bertujuan menata kota dan mengoptimalkan.

BRIN dan Pemerintah Kota Bogor kembali menyelenggarakan Salat Idul Fitri di Kebun Raya Bogor, menawarkan pengalaman beribadah yang khusyuk di tengah alam asri sekaligus mempererat silaturahmi masyarakat.

Kirab Budaya Milangkala Tatar Sunda sukses digelar di Kota Bogor, menampilkan ragam seni tradisi dan Mahkota Binokasih. Gubernur Dedi Mulyadi soroti pentingnya pelestarian sejarah Sunda.

Pemerintah Kota Bogor mengusung Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) secara regional sebagai solusi berkelanjutan untuk mengatasi persoalan sampah lintas wilayah, sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto melakukan sidak WFH ASN di Kota Bogor untuk memastikan efektivitas kebijakan, menjaga kinerja, dan mengoptimalkan pelayanan publik.

Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menyoroti pentingnya sinergi regulasi pendidikan untuk menciptakan kualitas pendidikan unggul, adaptif, dan berdaya saing tinggi di Kota Bogor.

Pemerintah Kota Bogor akan memberangkatkan 774 Calon Haji Kota Bogor 2026 di tengah tingginya minat masyarakat yang membuat masa tunggu haji semakin panjang dan memerlukan persiapan matang.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak cepat menangani dampak Penanganan Longsor Bogor di sejumlah titik krusial sekaligus mengantisipasi potensi bencana serupa demi keselamatan warga dan kelancaran mobilitas.