Merdeka.com - Pemerintah menargetkan menambah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebanyak 1,2 juta ton untuk 2018. Tahun ini, pemerintah menyiapkan Rp 2,5 triliun untuk pengadaan CBP tersebut.

Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian, Musdhalifah Machmud, mengatakan saat ini anggaran tersebut belum bisa dicairkan sebelum pemerintah selesai membahas mekanisme pengadaan CBP yang baru.

"Sudah Rp 2,5 triliun. Cuma kan harus ada proses administrasi misalnya pengangkatan, penetapan, apanya itu kan sejalan," ungkapnya di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (27/3).

Menanggapi hal ini, pengamat pertanian, Bayu Krisnamurthi meminta pemerintah memastikan kejelasan terkait badan yang memiliki Kuasa Pemegang Anggaran atau KPA. "Menteri keuangan sebagai bendahara atau Bulog sebagai user. Kalau untuk CBP itu APBN. Saya tidak tahu sekarang siapa KPA-nya," tuturnya.

Mantan wakil menteri pertanian ini mengatakan selama ini posisi KPA kerap berganti-ganti. "Itu dulu pernah jadi cerita. Sedikit berganti-ganti. Pernah di Menko Kesra, pindah. Pernah Bulog sendiri, Kementerian Sosial," kata dia.

Kepastian soal KPA ini, kata dia, amat penting untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang sehat. "Tidak boleh dia pegang uang juga pegang barang. Jadi harus ada lembaga pemerintah yang punya kuasa pemegang anggaran," kata dia.

Maka dari itu, menurut dia, persoalan KPA ini juga mesti diperhatikan. "Salah satu kegunaan Badan Ketahanan Pangan di bawah Presiden sesuai amanat UU, adalah itu. Sehingga kejelasan anggaran untuk Bulog itu menjadi lebih clear," tandasnya.