Pemerintah Kompak Tolak Permintaan China Jadikan APBN Jaminan Utang Kereta Cepat

merdeka.com Sekitar 1 Tahun yang lalu

Merdeka.com - China bersikeras meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin pinjaman utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Mengingat Pemerintah RI dan China sepakat menambah cost overrun sebesar USD1,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun untuk proyek kereta cepat tersebut.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan, Suminto mengatakan Kementerian Keuangan akan mengikuti arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Mengingat koordinasi terkait proyek kereta cepat berada dibawah kendali Luhut.

"Lead negotiator-nya Kemenko Marinves," kata Suminto kepada merdeka.com, Jakarta, Jumat (14/4).

Orang lain juga bertanya?

Dia mengatakan, pihaknya bersama kementerian lain akan terus berkoordinasi terkait permintaan tersebut. Mereka adalah Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Kementerian BUMN.

"Tentunya pandangan Kemenko Marinves, Kemenkeu, dan Kementerian BUMN telah sejalan karena kami terus berkoordinasi bersama," kata dia.

Belum Dikabulkan

Sejauh ini, permintaan China belum juga dikabulkan Pemerintah RI. Beberapa waktu lalu Luhut menegaskan APBN tidak bisa menjadi penjamin proyek kereta cepat yang dikerjakan China.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya (penjaminnya) dari APBN," kata Luhut dikutip Rabu, (12/4).

Sebaliknya, Luhut menyarankan agar penjaminan dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pemerintah.

"Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Jaga Kesehatan APBN

Direktur Eksekutif Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menegaskan APBN harus dijauhkan dari hal tersebut demi menjaga kesehatannya.

"Harusnya APBN itu dijauhkan dari agunan pinjaman kereta cepat karena APBN ini entitas terpisah," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Kamis (13/4).

Bhima menjelaskan penggunaan APBN sebagai penjaminan utang sangat rentan dan sulit dilakukan. Ada banyak instrumen dalam APBN mulai dari penerimaan pajak, pengelolaan defisit dan sebagainya. Tak hanya itu, penjaminan yang dilakukan APBN juga harus mendapatkan restu dari DPR-RI.

"APBN ini ada banyak kaitannya dan harus mendapatkan persetujuan DPR," kata dia.

(mdk/idr)