Pemerintah diminta periksa birokrasi hambat proses pembangunan
Merdeka.com - Pemerintah Jokowi-JK diminta untuk memeriksa birokrasi yang menghambat proses pembangunan. Salah satunya di sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Gerakan Indonesia Maju, Ahmad F Ridha mengatakan, banyak proyek strategis nasional yang dicanangkan presiden belum menunjukkan tanda-tanda akan berjalan. Presiden, katanya seperti berjalan sendiri dengan programnya adapun birokrasi bergerak dengan arah yang berbeda.
"Kami menduga bahkan sejak mulai dari Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang seharusnya dilakukan oleh sistem namun terjadi intersepsi sehingga ada proses yang dilakukan secara manual," katanya di Jakarta, Rabu (4/4).
Dalam pandangannya, hal ini membuka peluang terjadinya moral hazard dan kalau ini terus berlanjut maka selain berdampak pada kebocoran keuangan pada proyek negara juga berdampak pada perlambatan pelaksanaan proyek karena menunggu deal antara pemberi pekerjaan dan calon pemenang proyek.
Ketua Umum Gerakan Indonesia Maju, Rajasa Brotodiningrat mendesak mendesak pemerintah untuk menguatkan satuan pengawas internal serta menambahkan pengawasan khusus terutama atas pelaksanaan Proyek Strategis Nasional mulai dari Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) hingga selesainya proyek tersebut.
"Sehingga Indonesia dapat mengejar ketertinggalan dan menyerap lapangan pekerjaan pada sektor formil."
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Proyek Strategis Nasional Tak Selesai di Tahun 2024, Menko Airlangga: Akan Tetap Dilanjutkan
Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa ada 42 PSN yang dinilai tidak akan selesai di tahun 2024 akan tetap dilanjutkan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaPengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tak Lagi Jadi Presiden, 42 Program Jokowi yang Belum Selesai Bakal Tetap Dilanjutkan
Sebanyak 42 Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi tetap dilanjutkan meski Oktober tahun ini jabatannya berakhir.
Baca SelengkapnyaPresiden Tinjau Langsung Pembangunan Hotel Nusantara, Optimis Siap Beroperasi Agustus 2024
Tingginya minat investasi jadi bukti nyata IKN mendapatkan atensi pelaku usaha.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Cek Stok Beras di Gudang Bulog Cibitung dan Serahkan Bantuan Pangan
Presiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi Selesaikan 190 Proyek Strategis Nasional dari 2016-2023, Nilai Investasi Rp1.515 Triliun
Estimasi total serapan tenaga kerja langsung (direct) secara kumulatif dari penyelesaian 190 PSN tersebut mencapai 2,71 juta orang.
Baca SelengkapnyaTiga Kali Blokir Belanja Pemerintah, Sri Mulyani Jamin Tak Ganggu Anggaran Prioritas
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun lalu juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 untuk penanganan jalan-jalan rusak di daerah.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dua BUMN Dapat Proyek Rp8,5 Triliun di Filipina
Presiden Jokowi mengungkapkan dua BUMN Indonesia, berhasil mendapatkan proyek senilai Rp8,5 triliun dari pemerintah Filipina.
Baca Selengkapnya