Menteri Sri Mulyani minta Kemenhub aktif gandeng swasta saat bangun infrastruktur

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar tidak bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam pembangunan proyek infrastruktur di lingkungannya. Menurutnya, Kemenhub sudah harus mulai menyiapkan skema pendanaan di luar dari APBN.

"Dulu kemenhub tergantung dengan APBN. Saya selalu bilang anggaran tidak cukup. Karena seluruh dunia sudah mempertimbangkan KPBU untuk mengatasi kendala tersebut," kata Menteri Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam acara Leadership Training Kementerian Perhubungan, di Jakarta, Senin (23/10)

Menteri Sri Mulyani mengakui kebutuhan infrastruktur di Indonesia begitu besar. Bahkan sejak dirancangnya APBN pada waktu lalu, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hanya mampu mendanai 40 persen terhadap proyek infrastruktur. Maka dari itu, Kemenhub perlu melakukan skema pendanaan lain.

"Saya akan berikan menu APBN untuk dikuasai Anda semua kemudian Anda meramu. APBN saja ada rumusnya. Oleh karena itu, itu salah satu menu. Kemenhub memiliki menu Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dari Public Service Obligation (PSO)," kata Menteri Sri Mulyani.

Untuk mendukung hal tersebut, Bendahara Negara ini juga akan mendorong melalui instrumen insentif fiskal agar proyek Kemenhub menjadi menarik. Dengan demikian, maka proyek-proyek yang akan dicanangkan oleh Kemenhub dapat dilirik investor asing maupun dalam negeri.

"Ini cara kita mengatur kekurangan anggaran diatasi. Kami bersedia, Pak Budi (Menteri Perhubungan) ingin Kemenhub bisa menjadi the top ministry yang melakukan KPBU," imbuhnya.