Menteri Sri Mulyani Beberkan Alasan Keberadaan BLU Sangat Penting
Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menegaskan, Badan Layanan Umum (BLU) bukanlah sesuatu badan yang baru. Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005, BLU terus mengalami perubahan terutama dari sisi layanan.
"Penekanan pada layanan (BLU) itu begitu sangat penting, tapi juga kita melihat perkembangan BLU terdiri dari berbagai hal jenis dan jumlah juga kualitas layanannya dan juga dari sisi keuangan yaitu penerimaan negara," kata Sri Mulyani dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).
Dikarenakan beragamnya BLU, Kementerian Keuangan pun mengklasifikasikan menjadi 5 rumpun-rumpun yang besar. Seperti di bidang kesehatan yakni BLU pada rumah sakit. Kemudian BLU pengelolaan kawasan, penyediaan barang dan jasa lainnya serta pengelolaan dana.
"Ini bisa menciptakan sebuah populasi yang kemudian menciptakan benchmarking mana yang dikelola dengan baik di antara rumah sakit rumah sakit baik. Karena kami bisa membandingkan berdasarkan tadi kontrak kinerjanya sehingga mereka kemudian terjadi yang disebut objektif alat monitoring organisasi ini sehingga Blu bisa saling belajar dan tidak ada subjektif," jelasnya.
Bendahara Negara itu mengatakan, setiap BLU bisa saja mengatakan tempat, daerah dan fungsinya berbeda. Namun, tetap sebagai sebuah organisasi ada kesamaan-kesamaan dan bisa saling belajar mengenai bagaimana mengelola misi BLU yakni melayani publik dengan berbagai macam bidangnya.
"Kalau kita sebut BLU yang non profit tidak berarti kita memiliki kultur budaya organisasi yang amburadul yang seenaknya sendiri yang tidak profesional. Karena institusi apa lagi yang namanya pelayanan masyarakat justru harus makin memiliki profesionalisme dan tata kelola serta manajemen dan leadership yang makin baik," jelas dia.
Menteri Sri Mulyani : Tidak Boleh Ada BLU yang Bisnis
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati meminta, agar pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU) tidak dijadikan lahan bisnis. Sebab, BLU harus mampu meningkatkan dan mempertajam perannya dalam percepatan layanan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Hari ini saya harap pengawas dan pengelola BLU sudah mulai memikirkan kondisi new normal seperti apa yang harus disiapkan oleh BLU. Tidak boleh ada BLU yang bisnis," kata Menteri dalam Rakor BLU 2021, secara virtual, Jumat (19/3).
Bendahara Negara itu ingin di dalam kondisi sekarang ini, BLU mampu meningkatkan kerja sama yang terbaik di dalam bidang manajemen pengelolaan pelayanan. Sehingga bisa menjadi referensi bagi lembaga keuangan yang lain.
"Dengan demikian kita akan melihat bagaimana kinerja BLU akan terus-menerus perbaiki selama ini," imbuh dia.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga berharap agar BLU bisa melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. BLU harus menunjukkan pelayanan bagi masyarakat yang disusun dengan pengelolaan sangat presisi dengan manajemen baik atau berkualitas tinggi
"Saya berharap bahwa mengelola dan melayani masyarakat tidak identik dengan manajemen yang amburadul," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Berbagai program bansos pemerintah baik yang diumumkan Presiden Jokowi atau beberapa menteri akan dilakukan evaluasi berkala.
Baca SelengkapnyaPerlu diketahui, regulasi barang bawaan ke luar negeri telah berlaku sejak tahun 2017 melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 203.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dikabarkan tidak masuk dalam menteri Kabinet Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaSurat penunjukkan Menlu ad interim itu ditandatangani oleh Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan mulai berlaku sejak Jumat, 19 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap pertemuan pertama kali dengan Susi Pudjiastuti
Baca Selengkapnya