Merdeka.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam waktu dekat akan mengubah susunan direksi PT Kereta Api Indonesia (KAI). Hal ini disampaikan Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga di kantor Kementerian BUMN Jakarta.

"Akan ada pergantian direksi PT KAI (Persero)," kata Arya kepada wartawan, Jakarta, Senin (16/12).

Arya menyebut tidak akan banyak perubahan yang dilakukan. Tidak ada pengurangan atau penambahan orang yang masuk atau keluar dari direksi yang ada saat ini.

Katanya, pergantian ini terjadi setelah adanya evaluasi dari tiap-tiap BUMN yang tengah dilakukan. Dari hasil evaluasi tersebut, Menteri Erick melihat ada orang yang bekerja tidak sesuai dengan latar belakang keahlian.

Sehingga perlu adanya penempatan orang sesuai bidang keahliannya. "Yang pasti menempatkan orang pada tempat yang benar," ujarnya.

Meski begitu dia menolak menyebut kinerja saat direksi saat ini tidak baik. Menurutnya, dengan perombakan ini akan lebih memaksimalkan kinerja bila ditempati orang yang ahli di bidangnya.

Terkait waktu pengumuman soal KAI, Arya menyebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berbagai perubahan dilakukan dari hal yang paling mungkin dikerjakan dengan cepat dan singkat. "Semua dievaluasi, mana yang bisa dilakukan cepat itu dikerjakan duluan," ucapnya.

Anak usaha PT KAI Siap Bangun Kereta Listrik di Ibu Kota Baru

PT Kereta Commuter Indonesia, anak perusahaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, mengaku siap jika diberi kesempatan untuk menyiapkan layanan kereta listrik di kawasan ibu kota baru.

Direktur Utama KCI, Wiwik Widayanti mengakui kesempatan itu terbuka karena sebelumnya pernah ada diskusi mengenai hal itu.

"Kami siap beroperasi di ibu kota baru. Apalagi nanti di ibu kota baru semuanya dilaksanakan dengan sistem elektrifikasi sehingga ada kesempatan kami beroperasi di sana juga," katanya dikutip Antara.

Pemerintah menginginkan sistem transportasi di ibu kota baru nanti menggunakan teknologi transportasi harus semodern mungkin namun juga harus bisa diakses dengan berjalan kaki.

Pembangunan Perkeretaapian di Ibu Kota Baru Telan Dana Rp209 Triliun

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyampaikan indikasi anggaran untuk pembangunan transportasi perkeretaapian di ibu kota baru membutuhkan dana sekitar Rp209,6 triliun.

"Biaya itu terdiri dari pembangunan stasiun, kereta api subway, KRL, jalur kereta api dan pengadaan kereta listrik," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Djoko Sasono dalam rapat kajian bersama dengan Komisi V DPR RI.

Dia mengatakan bahwa besarnya dana pembangunan untuk transportasi kereta dikarenakan pemerintah harus membangun dari awal, begitu juga dengan teknologinya. Namun, masih ada kemungkinan perubahan angka untuk kebutuhan anggaran itu.

"Tentunya ini pembangunan baru dan segala macamnya, dan teknologi yang kita buat itu kan 'smart city', tetapi ini masih hitungan awal, masih perlu kita lakukan validasi lagi," kata Djoko.