Konflik Rusia-Ukraina dan Dampaknya Bagi Indonesia

Merdeka.com - Dosen Paramadina Graduate School of diplomacy, Mahmud Syaltout menyebut Indonesia bisa diuntungkan dari konflik antara Rusia dan Ukraina. Apabila konflik terus berlanjut, kondisi tersebut dapat meningkatkan harga komoditas dunia, termasuk emas, perak, aluminium, dan nikel.

"Indonesia saat ini dikenal sebagai negara penghasil emas, perak, aluminium dan nikel yang saat ini juga ikutan naik pasca meningkatnya eskalasi konflik Rusia dengan Ukraina. Jika kita bisa mengoptimalkan peluang ini, ekonomi kita bukan hanya selamat dari ancaman defisit karena dampak naiknya harga migas, tapi juga bisa untung besar," kata Mahmud dikutip dari Antara, Selasa (1/3).

Menurutnya, berdasarkan hasil riset terkait perang-perang Asia saat perang dingin, tidak semua negara mengalami kerugian, defisit, ataupun krisis perdagangan maupun ekonomi. Beberapa negara justru diuntungkan oleh ketegangan konflik antar negara maupun perang terbuka.

Dia melanjutkan, untuk mendapatkan untung besar di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, menurutnya Indonesia memerlukan strategi yang jitu terkait pertambangan, baik di hulu maupun hilirnya, termasuk tentu saja terkait pembangunan smelter dan lain-lainnya.

"Di sinilah, Politik Bebas Aktif Indonesia menemukan relevansi dan signifikansinya," katanya.

Hanya saja sebagai negara net importir minyak bumi, harga minyak dan gas bumi yang semakin tinggi pasca konflik antara Rusia dan Ukraina, dalam jangka panjang dapat merugikan Indonesia.

Jika tidak disiasati, harga minyak bumi dan gas yang tinggi akan semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah tertekan oleh pandemi Covid-19. "Pertumbuhan ekonomi kita yang lumayan membaik tahun 2021, bisa jadi terdampak," katanya.

Dampak Negatif

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eisha M Rachbini menyebut bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina dapat memperlambat pemulihan ekonomi Indonesia dan negara berkembang lain.

"Konflik Rusia-Ukraina yang memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi global akan mempengaruhi dan memperlambat pemulihan ekonomi terutama emerging market seperti Indonesia," kata Eisha di Jakarta, Selasa (1/3).

Jika terus berlanjut, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat sejumlah negara melarang masuk komoditas Rusia seperti minyak bumi, nikel, aluminium, palladium, dan gandum. Hal ini dapat meningkatkan harga komoditas dunia ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya.

Peningkatan harga minyak bumi pun dapat mengerek naik harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas bahan pangan penting serta penting lain di dalam negeri.

"Pemerintah perlu berhati-hati dengan kenaikan harga minyak mentah dan gandum. Juga perlu menjaga kestabilan inflasi dengan menjaga harga BBM dalam negeri dan bahan-bahan pokok stabil dan tidak bervolatilitas tinggi," ucapnya.

Belanja pemerintah untuk subsidi energi pun dapat membengkak jika konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlanjut, sehingga anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tertekan.

Pada Januari 2022 realisasi subsidi energi pemerintah telah mencapai Rp10,42 triliun atau naik 347,2 persen year on year dari realisasi pada Januari 2021 yang sebesar Rp2,3 triliun.

"Konsekuensi dari kebijakan countercyclical, misalnya dengan intervensi harga atau pemberian subsidi, akan memberikan tekanan terhadap defisit APBN. Sehingga APBN perlu dikelola dengan efisien, dengan memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, dan mempertimbangkan menunda pemindahan ibu kota," katanya.

Terhadap pasar keuangan, dengan sanksi yang diberikan Amerika Serikat terhadap pemain pasar keuangan dan perusahaan teknologi Rusia serta kenaikan inflasi yang berpotensi lebih tinggi, konflik Rusia-Ukraina dapat membuat Bank Sentral AS The Fed meningkatkan suku bunga ke tingkat yang lebih tinggi dari perkiraan semula.

"Hal itu dapat membuat nilai tukar rupiah terdepresiasi, terjadi capital outflow, dan dampak negatif kepada balance of payment (BoP). Di pasar keuangan, konflik juga dapat berdampak terhadap penyaluran kredit, dan kinerja korporasi," ucapnya.