Ketua Komisi IV DPR: Penerapan Kartu Tani Sulitkan Petani
Merdeka.com - Komisi IV DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia dan mitra lainnya untuk membahas distribusi pupuk bersubsidi, Senin (18/1). Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan rapat dimulai.
Sudin menyinggung mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani. Kartu yang dinilai akan memudahkan distribusi pupuk justru dianggap menyulitkan petani, terutama dalam masalah jaringan.
"Komisi IV masih melihat adanya persoalan untuk Kartu Tani. Jangankan bicara wi-fi, kartu itu kan pakai wi-fi, Pak Sarwo Edhy (Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan) ingat nggak, di dekat Pelabuhan Bakauheni, sinyal HP ada nggak? Nggak ada kan, itu pelabuhan terbesar di Indonesia dan mungkin tersibuk di dunia. Begitu keluar pelabuhan nggak ada sinyal," ujar Sudin.
Jangankan di luar pulau Jawa. Sudin melanjutkan, bahkan terkadang beberapa wilayah di pulau Jawa masih mengalami susah sinyal. Padahal, pada Januari 2020, pulau Jawa diusulkan menjadi pilot project Kartu Tani karena dinilai memiliki infrastruktur teknologi yang memadai.
"Ini jadi menimbulkan pertanyaan, sejauh mana tingkat keberhasilan Kartu Tani?" tanya Sudin.
Apalagi, jumlah petani yang mendapatkan Kartu Tani masih jauh di bawah jumlah yang terdaftar di e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).
"Dari jumlah petani di Lampung 687 ribu, yang nerima Kartu Tani baru 55 ribu orang," katanya.
Sudin mengatakan, Komisi IV telah meminta adanya kajian mekanisme alternatif distribusi pupuk melalui Kartu Tani.
"Kalau hasilnya tidak mendukung program Kartu Tani, Komisi IV meminta penyaluran pupuk dengan metode e-RDKK, dan Kementan diminta terus membenahi sistem dan operasional Kartu Tani. Saat sudah siap, barulah uji coba," katanya.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hal ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh seluruh petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk.
Baca SelengkapnyaGanjar Pranowo menyebutkan, kebijakan paling tepat untuk mengatasi kelangkaan pupuk bagi petani.
Baca SelengkapnyaDi sisa waktu dua pekan menuju akhir 2023, seluruh distributor juga diminta tetap mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Petani bawang merah di Kabupaten Brebes mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menambah anggaran pupuk subsidi.
Baca SelengkapnyaPetani yang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi harus memenuhi kriteria.
Baca SelengkapnyaGanjar menjelaskan, penerapan kartu Sakti mampu memberikan layanan-layanan dasar masyarakat termasuk pupuk.
Baca SelengkapnyaMentan Andi Amran Sulaiman dalam memperjuangkan penambahan alokasi pupuk subsidi hingga Rp 28 triliun.
Baca SelengkapnyaPenyaluran pupuk subsidi tepat sasaran juga harus menjadi perhatian dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaGanjar mempromosikan program unggulan Kartu Sakti Petani untuk memudahkan petani mendapat pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya