Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ketua DPR Sebut BPJS Kesehatan Tak Mungkin Surplus Walau Iuran Naik

Ketua DPR Sebut BPJS Kesehatan Tak Mungkin Surplus Walau Iuran Naik Puan Maharani. ©2018 Istimewa

Merdeka.com - Ketua DPR Puan Maharani menyatakan tidak mungkin BPJS Kesehatan bakal mendapat surplus meskipun iuran naik. Menurutnya, BPJS Kesehatan memiliki banyak masalah.

"BPJS itu banyak masalah jadi saya harus sampaikan ini, dan kenapa seperti itu jadi enggak ada surplus Rp32, berapa triliun itu apa, mungkin ada surplus? Enggak mungkin ada surplus lah," ujar Puan saat rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Puan berdalih, tidak mungkin BPJS surplus jika masih diberikan suntikan dana oleh Kementerian Keuangan.

"Makanya dibayar Rp13,5 triliun oleh kementerian keuangan, bahkan masih sekarang Rp15,5 triliun lagi harus dibayar, jadi mau surplus dari mana? Cari dikorek-korek ke mana juga enggak akan ada surplusnya," ujar Ketua DPP PDIP itu.

Puan mengingatkan, BPJS tidak boleh melakukan bisnis. Dia mengingatkan BPJS fokusnya untuk menyehatkan keuangan internal maupun kesehatan masyarakat.

"Semangatnya adalah gotong royong memperbaiki bagaimana BPJS ini sehat, bagaimana pelayanan ini sehat, bagaimana kementerian kesehatan itu bisa bersinergi dengan BPJS kesehatan," paparnya.

Tagih Data

Karena itu, Puan menagih laporan Dirut BPJS Fahmi Idris tentang laporan keuangan BPJS bakal mengalami surplus. Pengalaman saat jadi Menko PMK, Puan mengatakan tak pernah mendengar BPJS bakal surplus.

"Mau teriak-teriak tersebut pasti sebentar lagi bu Menkeu menerima laporan dari BPJS defisitnya naik lagi, jadi surplus yang mana Pak Fahmi? Saya juga bingung waktu dilaporkan bahwa akan ada surplus dari BPJS lima tahun saya ngurusin BPJS enggak pernah denger ada suplus yang ada defisit terus," ujarnya.

"Jadi tolong sampaikan ke kami juga fakta yang jelas, jadi jangan sampai kemudian minta dukungan dari DPR tapi kemudian enggak memberikan data yang jelas dan akurat, ini kan jadi membuat kita punya pemikiran yang aneh-aneh gitu lho mana datanya?" tandasnya.

(mdk/did)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya
Pemudik Sakit di Kampung Halaman Bisa Berobat Pakai BPJS Tanpa Pindah Faskes, Begini Cara Urusnya

Hal ini memungkinkan para pemudik untuk tetap mendapatkan perawatan medis yang dibutuhkan tanpa harus beralih ke fasilitas kesehatan baru.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!
Jokowi Pastikan Puskesmas Punya Alat USG Kehamilan, Kesehatan Ibu dan Bayi Terjamin!

Pemerintah telah mendistribusikan alat USG kepada 10 ribu puskesmas di seluruh Indonesia.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan
Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Baca Selengkapnya
IDI Harap RPP Kesehatan Tidak Buru-Buru Disahkan, Ini Alasannya
IDI Harap RPP Kesehatan Tidak Buru-Buru Disahkan, Ini Alasannya

IDI mengimbau Kemenkes tidak terburu-buru mengesahkan RPP Kesehatan

Baca Selengkapnya
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN
Klarifikasi Kepala Puskesmas di Palembang soal Aturan Pegawai Wanita Dilarang Hamil Hingga Tahan Uang JKN

MG menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi.

Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Sampai Kini Belum Ada Pergerakan Resmi Hak Angket Pemilu

Hingga saat ini belum ada tindak lanjut atau pergerakan resmi terkait wacana pengguliran hak angket di DPR.

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024
Menko PMK Muhadjir Pastikan Bantuan Pangan Beras Disalurkan hingga Juni 2024

Program bantuan pangan cadangan pemerintah berupa beras 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM) ini awalnya disalurkan sampai Maret 2024.

Baca Selengkapnya