Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Polusi udara tengah menjadi sorotan karena dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan yang akan menyebabkan membengkaknya biaya pengobatan.

"Penyakit ISPA, pneumonia, infeksi paru klinis, TBC, asma, kanker paru. Lima ini BPJS-nya 10 triliun. Dan memang terjadi peningkatan cukup tinggi. Jadi saya berharap memang nanti di sisi hulu, lingkungan hidup, energi sama transportasi benar-benar bisa membantu agar polusinya bisa ditekan." 

Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai memberikan kuliah umum di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Jumat (25/8).

Begitupun, Budi Gunadi memastikan pemerintah siap dalam penanganan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang semakin tinggi akibat peningkatan polusi udara.

Begitupun, Budi Gunadi memastikan pemerintah siap dalam penanganan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang semakin tinggi akibat peningkatan polusi udara.

"ISPA ini memang saya di sisi hilir kalau ada yang sakit kita yang tangani dan saya sudah siapkan rumah sakitnya, dokternya dan obat obatannya," ungkap

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Sebelumnya, Komisi IX DPR RI dalam rapat audiensi bersama dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) merumuskan beberapa hal terkait permasalahan polusi udara yang semakin meningkat.

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Gedung Parlemen, Kamis (24/8), menegaskan permasalahan polusi udara tidak hanya terhadap satu sektor, seperti kesehatan, melainkan juga melibatkan terhadap beberapa sektor lainnya.

"Penyebabnya itu bisa dari polusi transportasi, bisa juga dari pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Sehingga, untuk menghadapi atau menyelesaikan masalah ini juga membutuhkan solusi yang komprehensif yang melibatkan berbagai sektor lainnya." 

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Gedung Parlemen, Kamis (24/8).

"Yang terpenting adalah bagaimana terjadi koordinasi antarkementerian, supaya setiap tugas itu terlaksana bukan hanya ketika polusi tinggi, kemudian dilakukan, kemudian setelah itu berhenti," ujar Agus.

"Padahal kita tahu bahwa polusi itu kan fluktuasi, nanti begitu tinggi bisa diatasi, turun habis itu selesai. Padahal suatu saat nanti tinggi lagi. Kalau bisa kita harus continue, continue bisa mengontrol itu," kata dia.

 Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menurunkan polutan.

Biaya Pengobatan Penyakit Pernapasan di BPJS Tembus Rp10 Triliun, Menkes Minta Polusi Udara Ditekan

"Polutannya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," katanya.

Saat ini, kata Agus, para dokter paru terus melakukan riset demi menunjukkan bukti-bukti betapa berbahayanya polusi udara bagi kesehatan. Dia meminta tolong supaya polusi udara ini bisa segera diturunkan.

Saat ini, kata Agus, para dokter paru terus melakukan riset demi menunjukkan bukti-bukti betapa berbahayanya polusi udara bagi kesehatan. Dia meminta tolong supaya polusi udara ini bisa segera diturunkan.

"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami," tandas dia.

Menkes: Biaya Pengobatan Penyakit Akibat Rokok 3 Kali Lebih Tinggi dari Keuntungan Cukai
Menkes: Biaya Pengobatan Penyakit Akibat Rokok 3 Kali Lebih Tinggi dari Keuntungan Cukai

"Beban kesehatan yang dikeluarkan karena penyakit paru kronis itu jauh lebih besar dari pendapatan Bea Cukai," kata Budi.

Baca Selengkapnya
BPBD dan KemenPUPR Siapkan Kolam Rentesi untuk Atasi Banjir Kudus
BPBD dan KemenPUPR Siapkan Kolam Rentesi untuk Atasi Banjir Kudus

Air yang menggenang di bagian selatan Kudus akan diarahkan ke kolam retensi.

Baca Selengkapnya
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun
Pemilu 2024 Habiskan Anggaran Rp23,1 Triliun

Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tak Dipinjami Rp300 Ribu, Bibi Aniaya Keponakan Berusia 7 Tahun Hingga Tewas
Tak Dipinjami Rp300 Ribu, Bibi Aniaya Keponakan Berusia 7 Tahun Hingga Tewas

Berdasarkan laporan, jasad korban EV dengan posisi tertutup terpal yang berada tidak jauh dari rumahnya.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun
Pemerintah Tarik Utang Rp72 triliun per 15 Maret 2024, Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu Mencapai Rp181 Triliun

Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.

Baca Selengkapnya
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara
Awal Tahun 2024, Pemerintah Sudah Impor Beras Rp4,36 Triliun dari 3 Negara

BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.

Baca Selengkapnya
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024
Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Habiskan Anggaran Rp15,3 Triliun per Januari 2024

Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.

Baca Selengkapnya
Siapa yang Bayar Kerugian Negara Rp300 Triliun Akibat Korupsi Timah? Ini Jawaban Tegas Kejagung
Siapa yang Bayar Kerugian Negara Rp300 Triliun Akibat Korupsi Timah? Ini Jawaban Tegas Kejagung

Kerugian negara akibat korupsi timah ditaksir mencapai Rp300 Triliun

Baca Selengkapnya
Sepanjang 2023, Sektor Panas Bumi Sumbang Rp3,1 Triliun ke Kas Negara
Sepanjang 2023, Sektor Panas Bumi Sumbang Rp3,1 Triliun ke Kas Negara

PNBP panas bumi pada 2024 ditargetkan sebesar Rp2,1 triliun.

Baca Selengkapnya