Polusi udara tengah menjadi sorotan karena dikhawatirkan berdampak buruk pada kesehatan yang akan menyebabkan membengkaknya biaya pengobatan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan klaim pengobatan penyakit pernapasan di BPJS Kesehatan tahun lalu tembus Rp10 triliun. Dia mendorong pihak lain ikut membantu penanganan masalah polusi udara yang sangat mengkhawatirkan.
Menkes Budi Gunadi Sadikin seusai memberikan kuliah umum di Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tangerang, Jumat (25/8).
"ISPA ini memang saya di sisi hilir kalau ada yang sakit kita yang tangani dan saya sudah siapkan rumah sakitnya, dokternya dan obat obatannya," ungkap
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI dalam rapat audiensi bersama dengan Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) merumuskan beberapa hal terkait permasalahan polusi udara yang semakin meningkat.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Gedung Parlemen, Kamis (24/8), menegaskan permasalahan polusi udara tidak hanya terhadap satu sektor, seperti kesehatan, melainkan juga melibatkan terhadap beberapa sektor lainnya.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris di Gedung Parlemen, Kamis (24/8).
"Yang terpenting adalah bagaimana terjadi koordinasi antarkementerian, supaya setiap tugas itu terlaksana bukan hanya ketika polusi tinggi, kemudian dilakukan, kemudian setelah itu berhenti," ujar Agus.
"Padahal kita tahu bahwa polusi itu kan fluktuasi, nanti begitu tinggi bisa diatasi, turun habis itu selesai. Padahal suatu saat nanti tinggi lagi. Kalau bisa kita harus continue, continue bisa mengontrol itu," kata dia.
Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah menurunkan polutan.
"Polutannya itu diturunkan, dikontrol. Itu yang paling penting. Nah pengontrolan itu di luar ranahnya kesehatan dan kita enggak bisa menjangkau itu," katanya.
"Tolong dibantu supaya polutannya diturunkan. Karena itu bukan ranah kami," tandas dia.
Reporter: Kirom
Air yang menggenang di bagian selatan Kudus akan diarahkan ke kolam retensi.
Baca Selengkapnya
Sebanyak Rp21,2 triliun telah digelontorkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya
Ibu Jubaedah bercerita bahan dasar yang digunakan kerupuk ini adalah kencur.
Baca Selengkapnya
Secara rinci, pembiayaan utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp70,2 triliun atau setara dengan 10,5 persen terhadap APBN.
Baca Selengkapnya
BPS mencatat nilai impor beras pada Januari 2024 mencapai Rp4,36 triliun.
Baca Selengkapnya
Realisasi belanja terbagi menjadi dua alokasi, pertama untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS sebesar Rp10,3 triliun lebih tinggi dibandingkan tahun 2022.
Baca Selengkapnya
Mengingat program ini hanya ditujukan kepada 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di Kementerian Sosial.
Baca Selengkapnya
Upaya itu dilakukan demi mengamankan penyelenggaraan pesta demokrasi di Benua Etam.
Baca Selengkapnya
Jelang hari pencoblosan Pemilu 2024, TNI AD menyiapkan sejumlah rangkaian antisipasi pengamanan
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi