Buntut aturan yang dianggap arogan, kepala puskesmas itu dilaporkan ke polisi,
Kepala Puskesmas Sabokingking Palembang inisial MG dilaporkan 18 anak buahnya ke Inspektorat karena bersikap arogan dan melarang hamil. Aduan tersebut dipandang MG hanya masalah biasa.
MG mengaku telah menyampaikan klarifikasi kepada Inspektorat dan Dinas Kesehatan Palembang beberapa waktu lalu. Dia menyebut permasalahannya dianggap selesai karena hanya terjadi miskomunikasi antara ia dan anak buahnya.
"Semua sudah selesai, kesimpulan yang didapat saat mediasi kemarin, semuanya karena miskomunikasi," ungkap Kepala Puskesmas Sabokingking MG, Selasa (13/2).
Hanya saja, MG enggan menjelaskan apa saja yang dibahas dalam rapat internal tersebut. Dia juga ogah menanggapi terkait laporan larangan hamil dan bersikap arogan ke anak buah selama menjabat.
"Ya mudah-mudahan komunikasi kami ke depan lebih baik demi pelayanan pasien yang optimal," kata dia.
Kepala Inspektorat Palembang Jamiah mengatakan, dalam klarifimasi MG mengakui adanya larangan hamil bagi pegawai perempuan tanpa menyebut alasannya. Laporan tengah dibahas oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menentukan nasib MG.
"18 pegawai yang lapor meminta MG diberhentikan, tapi keputusannya nanti," kata Jamiah.
Diketahui, MG awalnya dilaporkan seorang pegawai Puskesmas Sabokingking Palembang yang tak tahan dengan perlakuan MG selama lima tahun menjabat. Tak lama, 17 pegawai lain juga melapor dengan keluhan yang sama.
Para pelapor menyebut MG melarang pegawai hamil dan tidak menerima hak Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Mereka juga mengeluh pimpinannya itu sudah bersikap arogan dan tidak profesional sejak menjabat pada 2018.
Dalam aduan, MG membuat aturan untuk keinginan dan kepentingan pribadi. Pegawai dipaksa terus bekerja sepanjang hari kerja tanpa istirahat.
"Pegawai yang perempuan tidak boleh hamil, semua pegawai harus kerja terus, tidak boleh nganggur, handphone disimpan tidak boleh main HP, tidak boleh izin mengurus keluarga sakit atau pun kepentingan lain, dan menahan uang JKN," ungkap Kepala Inspektorat Palembang Jamiah.
Buntut aturan yang dianggap arogan, kepala puskesmas itu dilaporkan ke polisi,
Kepala puskesmas juga menahan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjadi hak pegawai.
Baca Selengkapnya
Selain melarang hamil, pegawai dipaksa terus bekerja sepanjang hari kerja tanpa istirahat.
Baca Selengkapnya
Ratu Dewa menyebut sudah meminta Inspektorat untuk melakukan verifikasi laporan resmi.
Baca Selengkapnya
Pemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca Selengkapnya
Pemilih adalah penentu terhadap siapa yang akan menduduki jabatan.
Baca Selengkapnya
Hal ini berlaku untuk pihak pemohon, pihak terkait, KPU selaku termohon, maupun Bawaslu selaku pemberi keterangan
Baca Selengkapnya
Dua petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten Lumajang terbukti memindahkan suara caleg. Mereka hanya dijatuhi sanksi peringatan keras.
Baca Selengkapnya
Kejadian itu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
Baca Selengkapnya
Bukti-bukti kecurangan tersebut bakal diserahkan kepada Bawaslu dan MK.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi