D-8 mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan.
Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) menjajaki kerja sama dengan organisasi Developing 8 (D-8) atau kelompok D-8 negara berkembang dalam meningkatkan kapasitas usaha koperasi dan pelaku UMKM. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesmenKopUKM) Arif Rahman Hakim saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) D-8 Isiaka Abdulqadir Imam di Jakarta, Senin (20/11) mengatakan, kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM dan koperasi negara anggota D-8.
"Ini sangat baik untuk kita tindaklanjuti. Karena ini akan memberikan banyak manfaat bagi negara anggota D-8. Masing-masing negara mempunyai keunggulan dan potensi," kata SesmenKopUKM Arif Rahman Hakim.
Turut hadir delegasi dalam pertemuan tersebut, Director I Administrative, Legal and Internal Issues D-8 Ahmar Ismail, Director II Economy Implementation and External Relations D-8 Punjul Nugraha dan Diplomat Ahli Pertama Kementerian Luar Negari Pragusdiniyanto Soemantri.
Kelompok D-8 Negara Berkembang (disingkat D-8, Developing 8 Countries) mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. SesmenKopUKM Arif menjelaskan, saat ini pihaknya sedang berupaya meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi di tanah air.
"Kami memiliki beberapa program prioritas. Untuk usaha mikro kami memperkuat legalitas usaha, UKM memperkuat rantai pasok, sedangkan koperasi kami dorong untuk menjadi koperasi modern dan untuk wirausaha, kami menargetkan terciptanya 1 juta wirausaha baru," ujar Arif.
Oleh karena itu, kata Arif, menjadi penting dalam kerja sama yang akan dijajaki oleh organisasi D-8, untuk bertukar informasi mengenai pemberdayaan koperasi dan UMKM, yang telah dilakukan oleh negara anggota D-8.
"Menjadi penting dalam hal ini untuk sharing knowledge, bertukar informasi untuk memajukan UMKM dan koperasi bagi para negara anggota D-8. Saya meyakini masing-masing negara punya pengalaman yang sangat baik dalam mengimplementasikan kebijakan," ucap Arif.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen D-8 Isiaka Abdulqadir Imam mengatakan, organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8 termasuk Indonesia.
"UMKM memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi di seluruh negara D-8. Bahkan di Indonesia, 99 persen pelaku usaha didominasi pelaku UMKM. Saya menyambut baik untuk segera menyelenggarakan pertemuan pertama pada tahun 2025," kata Isiaka Abdulqadir Imam.
Ia juga menargetkan, pada tahun 2030 perdagangan produk UMKM antar negara D-8 dan di pasar global dapat menyentuh angka 500 miliar dolar AS.
"Pengembangan UMKM pada anggota D-8 menjadi sektor yang penting untuk ditingkatkann, dan ini menjadi penting untuk menyejahterakan masyarakat," ujar Isiaka Abdulqadir Imam.
Organisasi D-8 juga akan fokus pada pengembangan UMKM dengan melibatkan seluruh anggota D-8 termasuk Indonesia.
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkomitmen menghasilkan 17 juta lapangan pekerjaan baru pada 2025-2029.
Baca Selengkapnya
Kemnaker juga menyambut baik dukungan dari ILO terhadap perluasan kesempatan kerja dan pelatihan vokasi.
Baca Selengkapnya
Sisi penegakan hukum utamanya bisa berkeadilan dan dilakukan demi meminimalisasi korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Tidak dipungkiri pengusaha besar dan kecil di Indonesia merupakan keturunan Tionghoa. Setiap lini bisnis, hampir selalu terdapat pengusaha keturunan Tionghoa.
Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya, pada pengambilan keputusan negara.
Baca Selengkapnya
Bappenas jadi salah satu pilar atas pembangunan negara Republik Indonesia
Baca Selengkapnya
Adapun dukungan ILO kepada Kemnaker yaitu terkait pelaksanaan Decent Work Country Programmes atau Program Pekerjaan Layak Nasional Indonesia 2020-2025.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi