'Apapun keputusannya ada di oligarki'
Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap tantangan demokrasi di Indonesia saat ini. Salah satunya, pada pengambilan keputusan negara.
Mahfud menyebut, banyak kelompok kepentingan atau oligarki yang ikut campur mengambil keputusan negara.
"Rakyat itu ya pemilu, pemilu, selesai, selesai. Lalu keputusan negara itu diatur oleh kelompok-kelompok oligarki. Yang biasanya merupakan koalisi atau kolaborasi antara penguasa politik dan pemilik modal besar," kata Mahfud, saat memberikan paparan di Kuliah Umum, di UGM, Jumat (6/10).
Mahfud pun menyebut, ada istilah yang melekat pada kelompok oligarki yakni 'Peng-peng' penguasa-pengusaha. Hal tersebut, kata mahfud, menimbulkan banyaknya korupsi saat ini.
" loading="lazy">
“Itu sudah menjadi satu kekuatan yang sering kita berdebat apapun keputusannya ada di oligarki," ucap Mahfud.
Lebih lanjut, Mahfud mencontohkan, saat mengambil keputusan Undang-undang. Jika kelompok oligarki memiliki kepentingan lain, perdebatan apapun tak akan berdampak pada keputusan yang akan diambil.
"Ini apapun, UU kita apa berdebat kalau saudara enggak mampu kita ndak mampu meyakinkan oligraki ini atau oligarki ini punya kepentingan yang enggak bisa ditawar ini yang jadi. Ini tantangan demokrasi kita," imbuh Mahfud.
Mahfud MD blak-blakan negara diatur oligarki
Masyarakat Indonesia masih mengenang peristiwa kelas G30S PKI.
Baca Selengkapnya
Dua tahun pascakemerdekaan Indonesia, Menteri Muda Penerangan AR Baswedan, Menteri Muda Luar Negeri H Agus Salim dan rombongan delegas berangkat ke sejumlah negara timur tengah untuk mencari dukungan dan pengakuan negara lain atas kemerdekaan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Mereka ingin mendorong Gen-Z mendukung tokoh muda seperti Gibran Rakabuming sebagai pemimpin masa depan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Korupsi yang masih merajalela sudah mencoreng nama Indonesia.
Baca Selengkapnya
Di Indonesia, olahraga menjadi alat persatuan. Selain itu, olahraga membuat sebuah negara bisa dihargai sebagai bangsa yang tangguh dan berprestasi.
Baca Selengkapnya
Ada persoalan serius dengan hukum di Indonesia, usai putusan MK soal batas usia capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Ada beberapa negara yang tak setuju dengan berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menurut Anies saat ingin melakukan pemerataan di Indonesia, harus dimulai dengan membangun kota kecil menjadi menengah dan kota menengah menjadi besar.
Baca Selengkapnya
Sisi penegakan hukum utamanya bisa berkeadilan dan dilakukan demi meminimalisasi korupsi di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Follow
Rekomendasi