Jokowi ke kepala daerah: Zaman IT ngurus izin tahunan, memalukan!
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengatakan ada dua kunci yang harus dilakukan oleh kepala daerah dalam upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Dua hal itu merupakan ekspor dan investasi.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi dalam peresmian pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2017 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis (27/7). Acara ini dihadiri oleh Gubernur, Walikota dan Bupati se-Indonesia.
Presiden Jokowi mengingatkan terkait investasi, kepala daerah harus mampu memberikan kemudahan pemberian izin. Dia mengaku mendapatkan informasi di beberapa daerah yang mengeluarkan izin sampai berminggu, berbulan-bulan bahkan sampai bertahun-tahun. Menurutnya, hal ini sangat memalukan.
"Zaman IT gini ngurus (izin) itu masih minggu, bulan, apalagi tahun. Sangat memalukan," kata Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, pengurusan perizinan dapat dikeluarkan hanya dengan hitungan jam. Dia mencontohkan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan izin hanya tiga jam. Dia lantas meminta kepala daerah untuk menirunya.
"Di BKPM yang namanya ngurus izin itu tiga jam untuk sembilan izin. Dan sudah berjalan lebih dari setahun," ungkap Presiden Jokowi.
"Daerah mustinya lebih cepat dari ini. Dengan scope yang lebih kecil harusnya bisa. Kalau masih saya dengar izin itu keluar, masih minggu, bulan, apalagi tahun, ditertawakan kita nanti. Ini perlu saya titipkan pesan ini, karena kunci kita ekspor dan investasi."
Para investor, lanjut Presiden Jokowi, tengah berminat untuk menanamkan investasinya di Tanah Air. Namun, permasalahan justru ada di aturan yang rumit dan memakan waktu yang lama untuk melayani para investor.
"Ini saya titip, sehingga kita harapkan nantinya pertumbuhan ekonomi di semua daerah dan provinsi pada posisi yang baik," ujarnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPengamat: Statemen Presiden Boleh Memihak dan Berkampanye, Menyesatkan
Sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tekan Aturan Percepatan Transformasi Digital, Begini Isinya
Pertimbangan penerbitan perpres itu untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik berkualitas dan terpercaya.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaPesan Jokowi ke MA: Hakim Harus Peka Terhadap Rasa Keadilan Masyarakat
Jokowi mengingatkan hakim agar peka terhadap rasa keadilan masyarakat dan mengikuti perkembangan teknologi.
Baca SelengkapnyaJokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai
Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya