Jasa Keuangan Paling Banyak Diadukan Konsumen Kepada YLKI Sepanjang 2021

Merdeka.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, jumlah pengaduan yang masuk selama 2021 kembali meningkat dibanding 2020. Pada tahun lalu, jumlah pengaduan mencapai 535 naik dari 2020 sebanyak 402.

Ketua YLKI, Tulus Abadi mengatakan, jumlah pengaduan tahun lalu lebih rendah dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Misalnya pada 2017 mencapai 642, 2018 sebesar 564, dan 2019 sebesar 563, padahal akses pengaduan telah diperluas.

Rendahnya pengaduan konsumen ini memang tercermin dari rendahnya Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK). Skor indeks tersebut pada 2021 baru mencapai 50,39 persen. "Ini potret kenapa pengaduan-pengaduan di kita sebenarnya masih rendah dibanding negara-negara maju," katanya, Jakarta, Jumat (7/1).

Berdasarkan komoditas laporan, pengaduan sektor jasa keuangan tertinggi mencapai 49,60 persen sepanjang 2021. Sektor tersebut terdiri dari bank, pinjaman online, leasing, asuransi, uang digital dan investasi.

Aduan terbanyak kedua yaitu e-commerce sebesar 17,20 persen yang terdiri dari belanja online dan transportasi online. Selanjutnya diikuti oleh telekomunikasi 11,40 persen, perumahan 4,9 persen dan listrik 1,7 persen.

Selanjutnya, diikuti sektor e-commerce sebesar 17,20 persen yang terdiri dari belanja online dan transportasi online. Sementara sektor telekomunikasi 11,40 persen, perumahan 4,9 persen dan listrik 1,7 persen.

Rincian Aduan

Khusus sektor jasa keuangan, datanya meningkat pesat dari data pada 2020 yang sebesar 33,5 persen. E-commerce meningkat juga dari 2020 yang sebesar 12,70 persen dan telekomunikasi yang naik dari 8,30 persen.

Sementara itu, untuk sektor perumahan cenderung turun dari pada 2020 yang sebesar 5,70 persen. Demikian juga untuk pengaduan terkait listrik yang menurun cukup pesat dari pada 2020 mencapai 8,20 persen.

"Kita garis bawahi menyangkut masalah fenomenea ekonomi digital ini terfragmentasi dua isu. Pertama pinjol dan kedua e-commerce ini artinya gempuran digital begitu massive," kata Tulus.

Tulus menambahkan, pengaduan di sektor dua sektor ini masih terkait erat dengan tingkat literasi finansial dan digital masyarakat Indonesia yang masih rendah. Terutama dari sisi kapasitasnya sebagai konsumen.

"YLKI merekomendasikan harus ada penguatan regulasi kalau kita bicara ekonomi digital baik fintech, pinjol atau e-commerce adalah perlindungan data pribadi," tandasnya.