Merdeka.com - Perusahaan Listrik Negara (PLN) siap melakukan sekuritisasi aset yang selalu diperintahkan Presiden Joko Widodo ke perusahaan pelat merah. PLN akan mensekuritisasi sejumlah aset pembangkitnya dan mengincar dana hingga Rp 10 triliun.

Direktur Utama PLN, Sofyan Basir, mengatakan tidak bisa mengingat seluruh pembangkit yang akan dijual. Dia hanya ingat salah satu diantaranya ialah PLTU terbesar di ASEAN yakni PLTU Suralaya milik PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha PLN.

"Pembangkitnya banyak sekali saya tidak hafal, pokoknya salah satunya Suralaya. Total dana sedang kita kaji. Tapi kita minta lebih kurang minimal Rp 5 triliun atau sampai Rp 10 triliun," ujarnya saat ditemui di Bogor, Jumat (28/4) malam.

Sofyan menambahkan PLN juga akan melakukan penerbitan surat utang untuk menambah likuditas perseroan. PLN mengincar dana USD 3 miliar dari penerbitan surat utang ini dengan tenor 10 tahun.

"Satu untuk mengganti yang jatuh tempo dan yang lain untuk transmisi," tutupnya.

Sebelumnya, sejumlah investor dalam negeri dan asing minat untuk menanamkan modalnya di BUMN dengan jaminan aset perusahaan pelat merah tersebut.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan, mengatakan investor dalam negeri salah satunya datang dari dana pensiun.

"Asing ada peminat tapi belum bisa disampaikan," ujarnya di Bogor.

Pontas melanjutkan pemerintah menargetkan sekuritisasi aset mulai bisa dilakukan sekitar Mei hingga Juni. "Sekuritisasi termasuk baru jadi tidak bisa langsung dilaunching. Kita mempersiapkan dengan tepat."