Gubernur Sulteng Tegaskan Belum Ada Rencana Pemindahan Pelabuhan Pantoloan

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah secara tegas membantah adanya rencana pemindahan aktivitas Pelabuhan Pantoloan di Kota Palu ke wilayah Donggala. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, di hadapan ratusan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada aktivitas pelabuhan tersebut. Pernyataan ini bertujuan untuk menenangkan kekhawatiran warga dan buruh yang sempat berencana melakukan aksi protes terkait isu pemindahan tersebut.

Gubernur Anwar Hafid bersama Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Endi Sutendi dan Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan mengadakan pertemuan terbuka dengan masyarakat di Pelabuhan Pantoloan, Palu, pada Selasa (24/12). Pertemuan ini dihadiri oleh mayoritas buruh pelabuhan, pedagang, serta warga sekitar yang mata pencahariannya sangat bergantung pada operasional pelabuhan. Dialog ini menjadi wadah penting untuk menyampaikan aspirasi dan mendapatkan kepastian langsung dari pemerintah provinsi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid menjamin bahwa tidak akan ada pemindahan Pelabuhan Pantoloan jika belum ada solusi konkret dan kesepakatan dari semua pihak terkait. Komitmen ini disampaikan untuk menjaga stabilitas ekonomi lokal serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Pantoloan demi kepentingan bersama.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan bahwa isu pemindahan Pelabuhan Pantoloan yang beredar luas tidak memiliki dasar keputusan resmi hingga saat ini. Ia secara langsung meminta warga Pantoloan untuk menahan diri dari aksi demonstrasi, dengan jaminan bahwa pemindahan tidak akan terjadi tanpa solusi yang jelas. Penegasan ini disampaikan dalam dialog terbuka yang berlangsung di Pelabuhan Pantoloan, Palu, pada hari Selasa.

Pertemuan tersebut menjadi momen penting bagi pemerintah provinsi untuk mendengarkan langsung keluhan dan kekhawatiran masyarakat. Kehadiran Kapolda Sulawesi Tengah dan Pangdam XIII/Merdeka turut memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga ketertiban dan memberikan jaminan kepada warga. Dialog ini mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun komunikasi yang transparan dan responsif terhadap isu-isu krusial di masyarakat.

Mayoritas peserta dialog adalah buruh pelabuhan, pedagang, dan warga yang secara langsung terdampak oleh isu pemindahan tersebut. Mereka menyuarakan kekhawatiran akan kehilangan mata pencarian jika Pelabuhan Pantoloan benar-benar dipindahkan. Gubernur Anwar Hafid berjanji untuk mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Pantoloan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah.

Dalam upaya mencari jalan tengah, pemerintah provinsi menawarkan beberapa opsi solusi terkait aktivitas Pelabuhan Pantoloan. Solusi pertama adalah mempertahankan aktivitas peti kemas di Pelabuhan Pantoloan seperti biasa. Sementara itu, untuk pengambilan penumpang, dapat dilakukan dengan pola singgah di wilayah Donggala, sehingga aktivitas utama pelabuhan tetap berjalan di lokasi semula.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi pemberian dispensasi bagi para buruh peti kemas kapal yang mungkin terdampak oleh perubahan pola. Gubernur Anwar Hafid menjelaskan bahwa pemerintah siap membantu buruh melalui berbagai skema. Bantuan tersebut bisa berupa modal usaha atau fasilitasi untuk mendapatkan pekerjaan lain, memastikan keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Gubernur menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan mata pencarian akibat kebijakan pemerintah. "Percayakan kepada saya dan tim, insya Allah kita akan mengurus yang terbaik," ujarnya, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi kepentingan warganya. Komitmen ini menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan terkait masa depan Pelabuhan Pantoloan.

Di akhir pertemuan, Gubernur Anwar Hafid juga menyampaikan imbauan penting kepada seluruh masyarakat Pantoloan. Ia meminta agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya dan dapat menimbulkan keresahan. Informasi yang tidak akurat dapat memicu konflik dan merugikan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, Gubernur juga mengingatkan pentingnya menjaga persaudaraan dan kerukunan antara masyarakat Pantoloan dan Donggala. Isu pemindahan Pelabuhan Pantoloan seharusnya tidak menjadi pemicu perpecahan antarwarga. Persatuan dan kebersamaan adalah kunci untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak yang berkepentingan.

Pemerintah provinsi akan terus berupaya menyediakan informasi yang transparan dan akurat kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang baik dan saling pengertian, diharapkan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Komitmen ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis di Sulawesi Tengah.

Sumber: AntaraNews