Fakta anyar dibalik perkembangan e-commerce Tanah Air

Indonesia seperti tengah diserang teknologi digital yang akhirnya memengaruhi berbagai aspek. Salah satunya e-commerce yang saat ini mengalami perkembangan begitu pesat.

Namun pada kenyataannya, pemerintah hingga saat ini belum memiliki data data e-commerce yang lengkap dan dapat dijadikan acuan bersama. Akibatnya, pemerintah kurang mampu menyikapi fenomena e-commerce yang tengah menguat, untuk kemudian diambil kebijakan yang tepat.

"Betul tidak ada shifting dari offline ke online? Pertanyaannya berapa besar porsinya terhadap total konsumsi rumah tangga. Betul tidak bahwa belanja online itu ada peningkatan, tapi sharenya sendiri kita tidak tahu persis," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, Jumat (15/12).

Berbagai data mencoba menunjukkan jumlah e-commerce di Indonesia, seperti hasil riset Nielsen 2015 yang menyatakan penetrasi e-commerce baru mencapai 1,26 persen dari total konsumsi. Kemudian ada juga data yang menyatakan pada semester I-2017, penetrasi e-commerce mencapai 6,69 persen.

"Kita juga lakukan kajian dengan pendekatan rumah tangga. Studi kecil dengan 10.000 rumah tangga. Dari sana yang diperoleh lebih kecil lagi penetrasi e-commerce cuma 0,89 persen. Ini hanya untuk menunjukkan saja bahwa kita tidak punya data yang akurat mengenai total belanja online," tambahnya.

Karena itu, Suhariyanto mengimbau agar pelaku e-commerce memberikan data transaksinya, guna mendapatkan data yang lebih lengkap tentang perkembangan sektor e-commerce dalam negeri.

Dia menjamin data yang disampaikan oleh responden akan dijaga kerahasiaannya. Ada pun data yang akan dipublikasikan akan berupa data agregat, bukan data individu atau data tiap perusahaan.

"BPS boleh tidak rilis data individu? Tidak boleh. Siapapun biar Menteri tidak saya kasih. Data-data yang nanti diserahkan ke BPS akan dijamin kerahasiaannya," jelas Suhariyanto.

"Jadi saya yakinkan bapak ibu sekalian, data yang diberikan kita hapus semua identitasnya dan BPS tidak akan pernah merilis data individu. BPS tidak pernah mengeluarkan data individu," tambahnya.

Ketua Bidang Ekonomi Bisnis idEA (Asosiasi E-commerce Indonesia) Ignatius Untung menilai para pelaku e-commerce khawatir datanya akan dilaporkan ke Dirjen Pajak. Meski demikian, dia menjamin kerahasiaan data sehingga pelaku e-commerce tidak perlu cemas lagi memberikan datanya ke BPS.

"Masalah pajak, mereka takut ujung-ujungnya data ini sampai ke Dirjen Pajak. Pak Kecuk (Suhariyanto) juga bilang sampai Menteri pun minta tidak saya kasih data individu. Bisa dipenjara kalau membocorkan (data individu). Apalagi aturan sudah jelas. Sudah kesepakatan internasional mengenai kerahasiaan data," katanya.

Menurut Untung, ada keuntungan yang bakal diperoleh pelaku e-commerce dari pengumpulan data tersebut. Di antaranya, data tersebut dapat dijadikan sebagai acuan bagi setiap pelaku e-commerce untuk menilai kinerja bisnisnya serta menentukan strategi lebih lanjut.

"Ada benefit balik untuk mereka. Ketika saya memberi data, saya dapat info balik sebenarnya performa saya seperti apa dibandingkan dengan data agregat. Trend-nya seperti apa sih, per kategori seperti apa," ungkapnya.

Selain itu, data tersebut juga bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai e-commerce. Hal ini dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan e-commerce terhadap perekonomian Indonesia.

"Ada 320 anggota (di idEA). So far sih (tanggapan) positif. Ini kan Pemerintah sedang siap-siap e-commerce ini perkembangannya seperti apa. Kalau tidak punya datanya, terus gara-gara e-commerce tumbuh atau jatuhnya tidak terprediksi itu kan membahayakan ekonomi nasional nasional," imbuhnya.

Untuk itu, Untung mengharapkan para pelaku bisnis e-commerce bersedia memberikan data transaksinya kepada BPS. Dia pun akan melakukan komunikasi dengan para pemain di bisnis e-commerce dari luar negeri.

"Komunikasi dengan dari luar, saling terbuka, kita kan tak bisa memungkiri bahwa kita akan saling butuh," tandasnya.