Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menyindir direksi perusahaan BUMN yang masih menganggap BUMN adalah suatu kepemilikan pribadi. Dia menegaskan, kedudukan direksi dalam BUMN merupakan pengelola yang harus menjalankan keputusan demi kebaikan perusahaan.

"Kita ini pengelola, Badan Usaha Milik Negara bukan badan usaha milik nenek lu. Ini label negara ini yang harus diyakini oleh para pengambil keputusan di BUMN," ujar Erick di Pasific Place, Jakarta, Rabu (26/2).

Menteri Erick melanjutkan, kesalahan persepsi tersebut perlu diperbaiki agar tidak terus terjadi. Kesalahan persepsi ini bahkan sudah dikonsultasikan dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Ini yang kita betulkan dan sudah kita bicarakan ke Presiden langsung dan Sri Mulyani bahwa kita ini pengelola," jelasnya.

Dengan adanya label pengelola, maka BUMN tak bisa disamakan dengan pengelolaan perusahaan swasta. Sebab ada batasan-batasan yang harus dipahami oleh para jajaran direksi.

"Yang jelas kita mengelola, jadi kalau pengelola ada batasan-batasan tidak bisa mohon maaf, kita cemburu. Seperti Pak Chairul Tanjung kelola perusahaannya enggak bisa, itu pribadi," jelas dia.

Bakal Pecat Bos BUMN

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Erick juga mengancam akan memecat direksi BUMN yang berupaya membangkrutkan perusahaan negara. "Saya pastikan direksi BUMN yang mau membangkrutkan BUMN saya copot," tegasnya.

Dia menegaskan, ke depan tak lagi ada perusahaan BUMN yang sekarat karena kesalahan pengelolaan oleh oknum-oknum tertentu. "Sebuah usaha harus memiliki sistem yang baik, orang yang baik, agar bisa survive," jelas Menteri Erick.

Kementerian BUMN berencana membangun ekosistem bisnis perusahaan BUMN yang baik dan benar. Dengan demikian, diharapkan perusahaan plat merah bisa bersaing dengan perusahaan global.

"Kalau saya sudah bangun ekosistem, ayo sama-sama bersaing membangun Indonesia menjadi negara maju. Sehingga kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing," tandasnya.