Dua bulan lagi, 9 SPBU bekas Petronas resmi milik Pertamina

Merdeka.com - Pertamina (Persero) hampir pasti membeli dan mengakuisisi sembilan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bekas milik PT Petronas Niaga Indonesia (Petronas). Rencananya, kepastian tersebut akan disampaikan setelah Pertamina mendapat lampu hijau dari perusahaan migas milik negeri Jiran tersebut.

"Dua bulan lagi," ujar Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir kepada merdeka.com, akhir pekan ini.

Ali mengaku tidak bisa memastikan aksi ekspansi tersebut. Termasuk dalam hal jumlah. "Rencananya (sembilan), tapi belum fix. Fix itu kalau sudah ditandatangani jual belinya," jelasnya.

Disinggung mengenai dana yang disiapkan untuk membeli SPBU milik Petronas, Ali belum mau menyebutkan. Termasuk soal harga satu SPBU. Menurutnya, harga masing-masing SPBU bervariatif tergantung harga tanah.

Pihaknya juga masih menyembunyikan lokasi SPBU yang bakal dibeli. "Lokasinya di tempat strategis, kita nggak boleh menyebutkan provinsinya. Dari Sabang sampai Merauke," ucapnya.

Pertamina menjamin, pembelian SPBU bekas Petronas tidak akan merugikan perusahaan pelat merah itu. "Belum tentu rugi bagi orang lain, belum tentu tidak untung bagi kita," cetusnya.

Nantinya setelah resmi menjadi milik Pertamina, SPBU bekas Petronas akan dijadikan pom bensin jenis Company Own Company Operate (COCO). Sementara untuk operatornya adalah anak perusahaan Pertamina, Pertamina ritel.

Sekadar diketahui, akhir Oktober tahun lalu, PT Petronas Niaga Indonesia memutuskan pulang kampung ke Malaysia dan menutup 15 SPBU yang selama ini dikelola di Indonesia. PT Pertamina pun mengambil kesempatan ini.

Perusahaan pelat merah tersebut dikabarkan berniat membeli sembilan SPBU milik Petronas. Hal tersebut dibenarkan oleh Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.

Susilo menuturkan, Pertamina sudah menyampaikan rencana tersebut ke pemerintah. "Iya rencananya begitu," ungkap Susilo usai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (4/4).

Susilo menuturkan, akuisisi tersebut murni aksi bisnis dan tidak melibatkan pemerintah. Pihaknya mengaku setuju dengan rencana akuisisi SPBU milik Petronas. "Kita sudah setuju karena B to B, jadi tidak masalah dengan kementerian ESDM," tegasnya. (mdk/noe)