Merdeka.com - Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyerahkan Amie Hamid, tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kepada pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selanjutnya, kasus ini akan disidangkan karena telah P21.

Direktur Penegakan hukum DJP, Dadang Suwarna menjelaskan, TPPU dilakukan tersangka dengan menerbitkan dan menjual faktur pajak fiktif senilai Rp 1,2 triliun dan merugikan negara Rp 123,41 miliar. Dari total nilai tersebut, tersangka memperoleh keuntungan sebesar Rp 49 miliar.

"Barang bukti dan berkas akan diserahkan. Jumlah penjualan Rp 123 miliar itu sebagai barang bukti, dia dapat untung Rp 49 miliar dari faktur palsu, modusnya menyamarkan dari transaksi ilegal ke legal," jelas Dadang di Kantor DJP Pusat, Kamis (26/1).

Kasus ini merupakan perkembangan dari penyidikan tindak pidana perpajakan berupa penjualan faktur yang dilakukan Amie. Atas kasus tersebut, tersangka Amie telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan dan membayar denda sebesar Rp 246,83 miliar.

"Jika kasus TPPU ini tersangka diancam kurungan paling lama 20 tahun dengan denda paling banyak Rp 10 miliar," jelasnya.

Adapun sebagian aset yang dimiliki tersangka Amie Hamid yang disangkakan diperoleh dari hasil perbuatan pidana penjualan faktur pajak fiktif, telah disita dengan estimasi nilai sebesar Rp 26,89 miliar yang terdiri dari:

1. Uang tunai sebesar Rp441.769.000 yang merupakan pengembalian atas pembatalan pembelian Apartemen Unit 31 BD Tipe 2BR-B luas 61.40 meter persegi di Newmont Apartment

2. Delapan bidang properti baik tanah maupun bangunan dengan taksiran nilai pasar mencapai Rp 24,5 miliar

3. Sembilan unit kendaraan dengan total nilai sekitar Rp1,9 miliar.

"Ditjen pajak tidak akan berhenti menegakkan hukum bagi yang memungut tidak menyetor, mengisi SPT enggak bener dan tidak melaporkan SPT, menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan data sebenarnya, kami akan teruskan ke TPPU untuk kasus faktur demikian," tutup Dadang.