Merdeka.com - Pemerintah Jokowi berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah dengan menggelontorkan dana desa.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia, Eko Putro Sandjojo, mengatakan bahwa dia memiliki pengalaman menarik dalam menjalankan program dana desa.

Pada 2015, untuk pertama kalinya pemerintah menggelontorkan dana desa senilai Rp 20,67 triliun ke 74.093 desa dengan alokasi Rp 280,3 juta per desa. Hasilnya belum memuaskan. Tercatat penyerapan dana desa pada 2015 baru mencapai 82,72 persen.

Berbekal angka penyerapan itu, Menteri Eko menghadap Presiden Jokowi untuk melapor. Sudah siap dikritik, Menteri Eko justru kaget Presiden Jokowi malah mengapresiasi capaian yang masih jauh dari 100 persen tersebut.

"Kita lapor, beliau bilang itu sudah bagus. (Program) baru sudah 82 persen. Itu semangatnya. Itu sikap yang luar biasa," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (10/3).

Dia melanjutkan, dengan serapan dana desa yang belum sempurna itu, pemerintah malah menaikan alokasi dana desa pada 2016 menjadi Rp 46,98 triliun untuk digelontorkan 74.754 desa dengan pembagian sekitar Rp 643,6 juta per desa.

"Komitmen Pak Jokowi kuat. Ini negara besar tidak bisa dikelola secara sentralistik, karena mana mungkin pemerintah pusat tahu apa yang terjadi atau apa yang dibutuhkan di 74.954 desa. Yang paling tahu masyarakat desa dan perangkat desa itu sendiri," imbuhnya.

Angka penyerapan dana desa di 2016 naik signifikan menjadi 97,65 persen. "Tahun 2016, penyerapan 97,65 persen ternyata masyarakat bisa kalau kita dampingi sama-sama," katanya.

Pada 2017, pemerintah kembali menaikan alokasi dana desa menjadi Rp 60 triliun yang diberikan ke 74.910 desa di Indonesia dengan pembagian sekitar Rp 800,4 juta per desa dan berhasil diserap sebesar 98,41 persen.

"Jadi total dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah selama tiga tahun ini adalah Rp 127 triliun," tandasnya.