BPK: Premi PT Askes tidak optimal karena pemda nakal
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan laporan mengenai kesiapan BUMN PT Askes (persero) yang akan menjadi BPJS kesehatan atau penyelenggara program jaminan kesehatan per 1 Januari 2014. BPK menemukan tidak optimalnya premi atau iuran ke PT Askes dari peserta asuransi yang didominasi PNS.
Anggota VII BPK RI Bahrullah Akbar menjelaskan, hasil pemeriksaan atas pendapatan premi menyebutkan, tidak optimalnya penerimaan premi atau iuran tersebut disinyalir karena beberapa pemerintah daerah yang dinilai tidak taat pada ketentuan.
"Sehingga PT Askes kesulitan dalam melakukan premi atau iuran yang merupakan haknya," ungkap Bahrullah dalam diskusi di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (27/9).
Dari hasil temuan BPK mengenai data peserta, ada data yang belum handal dan belum dapat dijadikan dasar dalam penagihan atau penghitungan premi. Selain itu, juga masih terdapat biaya klaim maupun biaya lainnya yang tidak sesuai ketentuan.
BPK meminta penyelesaian permanen atas temuan tersebut melalui proses pemantauan tidak lanjut. Temuan BPK juga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan pelaksanaan UU BPJS maupun aturan teknis lainnya.
"BPK juga akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan satuan pengawas internal BUMN terkait perolehan informasi yang relevan setiap transformasi sebagai bahan evaluasi," katanya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas menyebut para ASN yang bekerja di 3T pun akan diberikan jaminan percepatan karier.
Baca SelengkapnyaPemegang polis kendaraan listrik mengeluh karena biaya premi lebih mahal dari kendaraan konvensional.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Amalia menyebut, diperlukan kajian tersendiri untuk mengetahui dampak kenaikan gaji PNS terhadap inflasi.
Baca SelengkapnyaBeras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.
Baca SelengkapnyaKeterangan mereka dibutuhkan penyidik KPK untuk mengetahui aliran uang distribusi itu ke para tersangka.
Baca SelengkapnyaMeski demikian, Amalia tidak menyebutkan besaran andil inflasi kenaikan cukai rokok hingga 10 persen di tahun ini.
Baca SelengkapnyaJika tren angka 51,8 persen Prabowo-Gibran terus naik maka potensi satu putaran cenderung meningkat.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnya