BP BUMN Desak 3 Polda di Sumatera Usut Tuntas Pembalakan Liar Pemicu Banjir Bandang

Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, mendesak tiga Kepolisian Daerah (Polda) di wilayah Sumatera untuk mengusut tuntas aktivitas pembalakan liar. Desakan ini menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian besar serta menelan korban jiwa dalam beberapa waktu terakhir.

Dony Oskaria secara tegas menyatakan bahwa bencana hidrometeorologi yang terjadi tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alam. Ia menyoroti peran signifikan pembalakan liar sebagai pemicu utama kerusakan lingkungan. Praktik ilegal ini memperparah dampak banjir dan tanah longsor di berbagai daerah terdampak.

Desakan ini disampaikan Dony di Jakarta pada hari Sabtu, 29 November, sebagai respons atas kondisi darurat di Sumatera. Ia menekankan pentingnya penegakan hukum untuk mencegah terulangnya tragedi serupa. Upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku perusakan hutan.

Indikasi Kuat Pembalakan Liar sebagai Pemicu Bencana

Dony Oskaria menyampaikan bahwa dugaan kuat terkait pembalakan liar sebagai penyebab utama bencana didukung oleh berbagai bukti visual. Banyak foto dan video yang beredar di media sosial menunjukkan material potongan kayu gelondongan terbawa arus banjir. Fenomena ini menjadi indikasi jelas adanya aktivitas penebangan hutan ilegal.

"Banjir bandang di Sumbar (Sumatera Barat), Sumut (Sumatera Utara), dan Aceh ini terjadi akibat pembalakan hutan. Tangan manusia yang membuat bencana ini. Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) di tiga daerah itu harus usut perusakan hutan liar di Sumbar," kata Dony Oskaria di Jakarta, Sabtu. Pernyataan ini menegaskan bahwa kerusakan hutan akibat aktivitas manusia adalah faktor dominan.

Ia menambahkan bahwa sekitar 99 persen kegiatan penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) memicu kerusakan hutan dan memperparah aliran air. Kerusakan fungsi hutan sebagai penyerap dan penyimpan air telah membuat wilayah tersebut rentan terhadap bencana. Kondisi ini diperparah dengan curah hujan ekstrem.

Desakan Penegakan Hukum dan Mitigasi Bencana

Oleh karena itu, Dony menegaskan bahwa penegakan hukum adalah langkah krusial agar bencana serupa tidak terulang di masa mendatang. Mengingat cuaca ekstrem yang diprediksi masih akan berlangsung beberapa bulan ke depan, potensi banjir dan longsor susulan sangat tinggi. Penindakan tegas terhadap pembalakan liar harus segera dilakukan.

Selain penegakan hukum, ia juga meminta pemerintah daerah setempat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat upaya mitigasi. Langkah-langkah ini penting untuk mengurangi risiko bencana lanjutan dan melindungi masyarakat. Koordinasi antarlembaga menjadi kunci keberhasilan mitigasi.

"Saya berharap Kapolda (Sumut, Sumbar, dan Aceh) segera menindaklanjuti permintaan tersebut. Kerja cepat dan terarah dinilai menentukan keberhasilan pemulihan Sumatera Barat. Dengan demikian, seluruh pihak dapat bergerak dalam satu komando dan fokus pada penyelamatan warga," tuturnya. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam penanganan bencana ini.

Peran BUMN dalam Pemulihan Wilayah Terdampak

Sebagai Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia), Dony juga telah menginstruksikan seluruh perusahaan BUMN anggota Danantara. Instruksi ini bertujuan agar perusahaan-perusahaan tersebut turut serta membantu pemulihan wilayah yang terdampak bencana. Sinergi BUMN diharapkan mempercepat proses pemulihan.

Ia meminta perusahaan-perusahaan pelat merah tersebut untuk segera memberikan bantuan logistik dan penanganan darurat bagi masyarakat. Banyak warga yang terisolasi akibat kerusakan infrastruktur dan terputusnya akses jalan utama di lokasi bencana. Bantuan cepat sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

“Kepada seluruh BUMN agar ikut membantu saudara kita di Sumatera melalui BUMN Peduli,” ujarnya. Imbauan ini menunjukkan komitmen BUMN untuk berkontribusi dalam upaya kemanusiaan. Solidaritas nasional menjadi penting dalam menghadapi dampak bencana alam.

Sumber: AntaraNews