Bos Pelindo II ungkap butuh Rp 45 T bangun pelabuhan di daerah

Bos Pelindo II ungkap butuh Rp 45 T bangun pelabuhan di daerah. Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya‎ mengatakan pihaknya akan membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya dalam membangun pelabuhan di Indonesia.

Siti Nur Azzura
Oleh Siti Nur Azzura - Reporter
Bos Pelindo II ungkap butuh Rp 45 T bangun pelabuhan di daerah
Pelabuhan. ©2013 Merdeka.com/arie basuki

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya‎ mengatakan pihaknya akan membuka kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya dalam membangun pelabuhan di Indonesia. Sehingga, pengiriman logistik tidak hanya terpusat di Jawa dan Sumatera, namun merata ke seluruh pelosok di Indonesia.Dia mencatat, setidaknya dibutuhkan dana sebesar USD 2-3 miliar atau setara Rp 27,1 triliun-Rp 40,5 triliun untuk membangun satu pelabuhan di daerah. Sayangnya, perusahaan pelat merah ini memiliki keterbatasan biaya untuk membangun infrastruktur pelabuhan di Indonesia."Membangun pelabuhan ini tidak murah. Kalau reklamasi dan semuanya butuh USD 2-3 miliar, ternyata demikian juga dengan pelabuhan. Sedangkan kita punya keterbatasan untuk membiayai. Makanya saya punya pola baru untuk investasi ini," kata Elvyn di Jakarta, Kamis (24/11).Dia menjelaskan, perdagangan di Indonesia saat ini masih terfokus di Jawa dan Sumatera, sehingga barang-barang yang ada sulit untuk masuk ke kawasan Indonesia Timur. Sebab, operator distribusi hanya bisa membawa barang dari Jakarta ke kawasan Timur seperti Sorong, Papua. Sementara dari Sorong ke Jakarta‎ hanya sedikit barang yang bisa diangkut.Selain itu, mayoritas pelabuhan di Timur Indonesia tidak sesuai dalam hal fasilitas pelabuhan dan kedalaman laut. Hal ini membuat kapal tidak bisa berlabuh, dan bersandar jauh dari pelabuhan.Dengan demikian, dia berharap investasi asing bisa menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pelabuhan. Meski begitu, hal ini tetap memerlukan sejumlah persyaratan tertentu, sehingga tidak semua pengelolaan jatuh ke tangan asing."Misalnya mereka mengelola hingga 10-15 tahun di Indonesia kemudian nanti masuk lagi ke kita. Tidak semua bisa menjadi pengelola pelabuhan, minimal modal USD 1 triliun. Makanya tidak banyak pelabuhan kita dimintai swasta, makanya harus ada akses lebih mudah ke swasta," imbuhnya.

Rekomendasi