Belajar dari Tragedi 4 Korban Jiwa: Kasus Kebakaran Sumur Minyak Rakyat Blora dan Pentingnya Regulasi Keselamatan

Insiden tragis kebakaran sumur minyak rakyat kembali menelan korban jiwa. Peristiwa nahas ini terjadi di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, pada pertengahan Agustus lalu. Api yang berkobar hebat di lokasi sumur minyak tersebut baru dapat dipadamkan setelah enam hari, meninggalkan duka mendalam dengan empat korban meninggal dunia.

Kejadian ini memicu sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara. Ia menegaskan bahwa tragedi ini harus menjadi pembelajaran berharga bagi semua pihak. Keterlibatan masyarakat dalam operasi migas memang memiliki risiko yang tinggi, sehingga evaluasi menyeluruh sangat diperlukan untuk mencegah terulangnya korban di masa mendatang.

Menyikapi hal tersebut, Marwan Batubara mendesak agar Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi, dapat ditinjau ulang. Kasus kebakaran sumur minyak rakyat Blora ini dianggap sebagai momentum krusial untuk mengevaluasi regulasi yang ada, memastikan kepatuhan, dan memperbaiki celah aturan yang mungkin belum lengkap.

Marwan Batubara menekankan bahwa tragedi kebakaran sumur minyak rakyat di Blora merupakan sinyal kuat untuk evaluasi menyeluruh terhadap Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025. Menurutnya, jika ada pihak yang melanggar aturan, sanksi tegas harus diberikan. Selain itu, aturan yang dirasa kurang lengkap perlu segera diperbaiki untuk menjamin aspek keselamatan dan keberlanjutan.

Kebijakan tersebut, lanjut Marwan, harus dilengkapi dengan berbagai persyaratan yang memenuhi prinsip-prinsip pertambangan yang baik atau good mining practice. Aspek keselamatan kerja menjadi prioritas utama yang tidak bisa ditawar. Selain itu, aspek lingkungan juga harus mendapatkan perhatian serius dalam setiap kegiatan pengelolaan sumur minyak rakyat.

Pengawasan terhadap pelaksanaan Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 di lapangan memang memiliki tantangan tersendiri. Marwan membenarkan bahwa sulitnya pengawasan ini mencakup aturan mengenai masyarakat yang hanya boleh menggarap sumur yang sudah ditinggalkan dan tidak layak secara bisnis korporasi, bukan sumur baru yang belum dieksploitasi oleh BUMN. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan izin, kelengkapan aspek keselamatan kerja dan kepentingan negara serta BUMN harus menjadi pertimbangan utama.

Tidak kalah penting, keterlibatan pemerintah, pejabat, termasuk BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah, sangat diperlukan. Mereka memiliki peran vital dalam menjamin bahwa aturan telah dijalankan secara konsisten. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi pelanggaran aturan di lapangan yang dapat berujung pada insiden fatal seperti kebakaran sumur minyak rakyat Blora.

Pakar keselamatan kerja dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Juwari, turut menyuarakan keprihatinannya. Ia sependapat bahwa pengelolaan sumur minyak rakyat memang sangat berbahaya dan harus dijadikan pembelajaran. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dibarengi dengan aturan yang ketat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Juwari berharap Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025 dapat lebih mengedepankan aspek teknologi dan tata kelola sumur rakyat. Pertanyaan krusial yang harus dijawab adalah apakah kaidah-kaidah pengolahan, penyimpanan, dan pengangkutan bahan berbahaya mudah terbakar seperti migas sudah sesuai standar. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan kerja.

Selain itu, batasan kuantitas maksimal yang boleh dikelola oleh masyarakat juga menjadi perhatian Juwari. Semakin banyak kuantitas yang dikelola, potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja akan semakin meningkat. Ia mencontohkan aturan di Amerika Serikat terkait industri kimia, di mana pekerjaan yang mengelola lebih dari 10.000 kilogram bahan kimia dianggap berpotensi mengakibatkan kecelakaan kerja fatal.

Di AS, jika kuantitas tersebut terpenuhi, maka harus mengikuti peraturan keselamatan Process Safety Management (PSM). Penerapan standar serupa di Indonesia, khususnya untuk sumur minyak rakyat, dapat menjadi langkah proaktif untuk meningkatkan keselamatan dan mencegah insiden seperti kebakaran sumur minyak rakyat Blora.

Tragedi kebakaran sumur minyak rakyat di Blora harus menjadi katalisator untuk perbaikan menyeluruh dalam tata kelola migas rakyat. Evaluasi komprehensif terhadap regulasi dan praktik di lapangan adalah langkah awal yang tidak bisa ditunda. Penegakan sanksi bagi pelanggar aturan juga krusial untuk menciptakan efek jera dan memastikan kepatuhan.

Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD sangat dibutuhkan untuk memastikan implementasi aturan yang konsisten. Pengawasan yang ketat dan berkelanjutan di lapangan menjadi kunci untuk mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil tindakan pencegahan sebelum insiden terjadi. Penerapan prinsip good mining practice yang mengedepankan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan harus menjadi landasan utama.

Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat pengelola sumur minyak rakyat juga penting. Edukasi mengenai bahaya, prosedur keselamatan, dan teknologi yang tepat dapat mengurangi risiko kecelakaan. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi korban jiwa akibat kegiatan pengelolaan sumur minyak rakyat, dan insiden seperti kebakaran sumur minyak rakyat Blora tidak akan terulang di masa depan.

Sumber: AntaraNews