Merdeka.com - Pemerintah mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan guna mengatasi keterbatasan ruang fiskal.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada dua alternatif pembiayaan yang dipersiapkan dalam pembangunan infrastruktur. Yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Skema PINA ini melengkapi skema KPBU sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur," ujar Bambang di Istana Negara, Jakarta, Jumat (17/2).

Bambang menyebut, kendati KPBU melibatkan swasta, pemerintah tetap berkomitmen untuk menyediakan layanan yang pro-rakyat dengan memegang kendali atas tarif. Saat ini, program PINA sendiri sudah berhasil mendorong pembiayaan tahap awal 9 ruas jalan tol senilai Rp 70 triliun.

"5 Di antaranya adalah Tol Trans Jawa," tegasnya.

Dalam program PINA, lanjut Bambang, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Taspen (Persero) memberikan pembiayaan ekuitas tahap awal kepada PT Waskita Toll Road sebesar Rp 3,5 triliun. Dengan demikian, total ekuitas menjadi 9,5 triliun dari kebutuhan Rp 16 triliun.

"Program PINA akan mendorong agar kekurangan ekuitas tersebut dapat dipenuhi di tahun ini atau awal tahun depan dengan mangajak berbagai institusi pengelola dana yang ada," kata Bambang.

Bambang mencatat, hingga 2016 dua proyek mangkrak yakni PLTU Batang dan Sarana Penyediaan Air Minum Umbulan dapat terselesaikan. Proyek ini rampung berkat biaya dengan skema KPBU.

Selain itu, proyek lain seperti Palapa Ring juga bisa dipercepat pembangunannya. Di samping itu, masih ada 12 proyek lain yang melibatkan skema KPBU.

"Dari total 12 proyek tersebut, 4 proyek sedang dalam tahap konstruksi dengan nilai investasi mencapai Rp 29,95 triliun, 3 proyek pada tahap perjanjian kerjasama badan usaha dengan nilai investasi Rp 27,35 triliun, dan 5 proyek yang sedang dalam proses pengadaan dengan nilai investasi Rp 44,38 triliun,” jelas Bambang.

Guna mendukung koordinasi dan mempercepat pelaksanaan pelaksanaan proyek-proyek KPBU, Bambang mengaku sudah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP), dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia.