Merdeka.com - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memasukkan seluruh kawasan hutan konservasi Bukit Soeharto, Kalimantan Timur ke dalam kawasan Ibu Kota Baru. Langkah tersebut ditujukan untuk mengembalikan fungsi Bukit Soeharto sebagai kawasan konservasi, penelitian dan pendidikan.

"Kami ingin pastikan semua Bukit Soeharto jadi ibu kota negara," ujar Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy Soeprihadi Prawiradinata di Kantor Bappenas, Selasa (11/2).

Hutan Bukit Soeharto seluas 67.776 hektare tersebut sudah banyak beralih fungsi mulai dari kebun sawit hingga tambang liar batu bara. Dengan demikian, hutan Bukit Soeharto dimasukkan ke kawasan ibu kota baru agar kelestarian kawasan tersebut terjaga.

Pada awal April tahun lalu, Bukit Soeharto memang pernah diusulkan masuk dalam kawasan ibu kota baru karena memiliki letak yang strategis serta dekat dengan 2 bandara internasional di Balikpapan dan Samarinda. Namun wacana tersebut ditolak karena dikhawatirkan mengganggu hutan lindung.

Ke depan, kawasan ini akan dimasukkan dalam wilayah ibu kota baru namun khusus untuk konservasi saja. Selain itu, kebijakan tersebut diambil untuk mendukung konsep forest city atau hutan lindung yang direncanakan di ibu kota baru.

Adapun rancangan pemerintah luas kawasan ibu kota negara 56.180,87 hektare dan kawasan perluasan ibu kota negara 256.142,74 persen. Sementara itu, luar kawasan inti pusat pemerintahan seluas 5.644 hektare. Luasan tersebut masih bisa berubah seiring dengan masukan dari berbagai pihak.

Dibangun di Lahan Bekas Tambang

Dosen Universitas Mulawarman Paulus Matius mengusulkan, pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dilakukan di lahan bekas tambang. Hal tersebut agar keberlangsungan alam tetap terjaga.

"Hutan-hutan yang masih baik sebaiknya dialokasikan untuk hutan dan tidak dibuka. Jadi yang dijadikan perkotaan atau bangunan itu daerah yang sudah gundul seperti bekas tambang," ujarnya di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/2).

Paulus mengatakan, Kalimantan Timur memiliki 15.000 sampai 20.000 jenis tumbuhan di mana 4.000 di antaranya pohon-pohonan. Dari 4.000 tersebut, sekitar 1.333 merupakan jenis endemik.

"Artinya 1.333 hanya ada di Kalimantan tidak ada di wilayah lain pun di dunia. Kemudian, satwa liar ada ratusan jenis satwa liar. Dan menurut penelitian teman teman saya, 80 persen satwa liar di Kalimantan Timur berada di wilayah IKN," jelasnya.

Dia juga menyarankan, pemerintah melakukan inventarisir terhadap hutan-hutan yang akan terdampak oleh pembangunan ibu kota baru. Selain itu, pemerintah juga diharapkan melibatkan masyarakat lokal saat merancang pembangunan ibu kota.

"Saran saya pertama, sebelum dilakukan pembangunan inventarisir dulu hutan-hutan yang ada. Baik yang hutan, baik maupun hutan sekunder juga kawasan-kawasan yang sudah gundul. Juga inventarisir jenis keanekaragaman hayati yang ada disitu," jelasnya.