Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali ingin seluruh listrik di Pulau Dewata berasal dari energi bersih dan ramah lingkungan. Tak ada lagi pembangunan pembangkit listrik energi fosil baik berbahan bakar batu bara maupun bahan bakar minyak (BBM) di Bali.

Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur Bali, I Wayan Koster, dengan Direksi PT PLN (Persero) pada pekan lalu. Aturan mengenai larangan pembangunan PLTU dan pembangkit BBM itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur.

"Semua pembangkit bersih dengan energi baru terbarukan. Kalaupun fosil itu paling gas karena bersih," kata Supangkat Iwan Santoso, Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara PLN dalam diskusi media di Denpasar, Bali, Rabu (26/6).

Namun masalahnya, potensi energi terbarukan di Bali sangat kecil jika dibandingkan dengan pertumbuhan konsumsi listrik yang cukup tinggi.

"Ada juga yang bisa seperti pembangkit tenaga bayu atau panas bumi tapi itu potensinya kecil di sini," kata dia.

General Manager PLN Distribusi Bali, Nyoman Suwarjoni Astawa menyatakan, pembangkit ramah lingkungan yang bisa dibangun di Bali yaitu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Saat ini PLN tengah melakukan lelang PLTS dengan total kapasitas 50 MW.

"Tapi PLTS ini tidak menambah kapasitas terpasang saat beban puncak itu terjadi karena dia kan bisa digunakannya siang," ungkapnya.

Kondisi ini harus segera dipecahkan. Sebab, jika tidak Bali terancam mengalami krisis listrik di 2021.

Solusi yang ditawarkan PLN yaitu dengan merencanakan pembangunan jaringan transmisi 500 kV Jawa Bali Connection. Melalui kabel listrik ini, Bali akan mendapatkan pasokan listrik dari Jawa yang kini melimpah. "Direktur sudah menghadap Gubernur dan beliau setuju ini jalan. Proyeknya akan dilelang 2021 ditarget 2024 sudah selesai dibangun," harap dia.

Reporter: Nurseffi Dwi

Sumber: Liputan6