Amerika Serikat Ternyata Tidak Punya Program Jaminan Kesehatan untuk Seluruh Warganya

Merdeka.com - Negara maju seperti Amerika Serikat ternyata tidak menjamin atau memberikan perlindungan kesehatan untuk setiap warganya. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara maju yang tidak memiliki program jaminan kesehatan yang meng-cover seluruh warganya.

Di Amerika Serikat, warga secara mandiri membeli asuransi kesehatan kepada pihak swasta. Sebab pemerintah tidak memiliki program program universal health coverage seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Mengutip VOA Indonesia, berdasarkan Biro Data Sensus Amerika Serikat, pada tahun 2020 saja sekitar 8,6 persen warga Amerika atau 28 juta penduduk, tidak memiliki akses ke asuransi kesehatan, demikian menurut data Biro Sensus AS.

Disebutkan juga bahwa setengah orang Amerika Serikat mendapatkan asuransi melalui pemberi kerja mereka. Asuransi swasta ini biasanya dibayar melalui kombinasi pembayaran pemberi kerja dan karyawan. Biaya dan cakupan asuransi swasta bervariasi, menurut negara bagian dan pemberi kerja.

Memang, pemerintah Amerika Serikat memiliki program jaminan kesehatan, namun cakupannya tidak mengakomodir jumlah warga mereka. Orang Amerika miskin umumnya memiliki asuransi melalui Medicaid. Sedangkan lansia memiliki asuransi melalui Medicare.

"Tetapi pekerja miskin seringkali tidak memenuhi syarat untuk asuransi pemerintah ini, dan banyak pekerjaan tidak menyediakan asuransi kesehatan sebagai tunjangan," demikian ulasan dalam Ross University school of medicine.

Berjuang Beli Asuransi

Akibatnya, banyak orang Amerika berjuang untuk membeli asuransi swasta. Orang Amerika membayar lebih untuk perawatan kesehatan, tetapi mereka juga dapat menghadapi biaya tak terduga atau mendadak.

Ada banyak perusahaan asuransi swasta yang berbeda, dengan aturan penggantian yang berbeda. Pasien terkadang mendapati biaya tinggi untuk perawatan mendesak, atau untuk faktor-faktor di luar kendali mereka.

"Sistem perawatan kesehatan AS adalah penyebab utama kebangkrutan seperti yang dinyatakan oleh (NCBI)."

Sementara di Indonesia, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyampaikan jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan hingga Maret 2023 mencapai 252,1 juta. Jumlah tersebut sekitar 90 persen dari total penduduk Indonesia.