5 Penjelasan pemerintah soal indikasi Singapura jegal Tax Amnesty

Merdeka.com - Bank swasta Singapura diberitakan melaporkan nasabah mereka ke kepolisian setempat karena menarik uang dan mengikuti program Tax Amnesty di Indonesia.

Tiga sumber perbankan mengatakan kepada Reuters bahwa kebijakan Tax Amnesty Indonesia bisa merusak bisnis bank dengan nasabah terbesar mereka.

Dalam laporan ke polisi Singapura bagian kejahatan keuangan, bank swasta di Singapura melaporkan adanya transaksi mencurigakan setiap nasabah mereka mengikuti program Tax Amnesty di Indonesia. Mereka khawatir program Tax Amnesty menjadi tempat pencucian uang.

Atas kabar ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung bergerak cepat mengambil tindakan dengan menghubungi pemerintah Singapura.

"Karena ini adalah berita yang sangat serius saya mengecek langsung kepada pemerintah Singapura. Saya berhubungan dengan Deputi PM Singapura Tharman Shanmugaratnam, dia kemudian mengecek kepada monetary authority of Singapore," jelasnya.

Berikut merdeka.com akan merangkum penjelasan pemerintah atas kabar penjegalan ini.

Isu dari Singapura pepesan kosong

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan geram. DJP menilai, isu tersebut hanya 'pepesan kosong' agar Warga Negara Indonesia (WNI) tidak mengikuti program Tax Amnesty."Orang Indonesia di Singapura tidak perlu takut. Sudah banyak yang daftar (tax amnesty)," ujar Direktur Pelayanan dan Penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menambahkan tidak takut terkait wacana investigasi kepolisian Singapura lantaran adanya potensi pencucian uang."Kalau ada pengusaha atau masyarakat Indonesia mengatakan mereka beralasan takut, menurut saya itu alasan yang tidak benar," ujar Sri Mulyani.

Pemerintah jamin tak kuak rahasia WP ke Singapura

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi menjamin jika isu tersebut hanya upaya dari segelintir oknum yang mencoba menjegal Tax Amnesty. Dirinya menjamin jika semua data peserta Tax Amnesty akan terjaga kerahasiaannya seperti yang telah diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Pengampunan Pajak."Kalau ikut tax amnesty kami terima. Karena DJP tidak kenal itu harta dari manapun. Apabila, penegak hukum lain meminta data dari tax amnesty sesuai dengan undang-undang tidak dapat kami berikan," jelas Ken.

Laporan bank Singapura ke kepolisian hanya langkah antisipasi kejahatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan laporan oleh bank-bank di Singapura tersebut hanya untuk mengetahui adanya aliran dana ilegal. Berdasarkan informasi dari pemerintah Singapura, transaksi yang dilakukan nasabah Indonesia di perbankan Singapura diklasifikasikan sebagai transaksi mencurigakan."Mereka mengatakan bahwa pelaporan oleh bank di dalam rangka Financial Action Task Force (FATF) yang dalam konteks untuk mendeteksi terjadinya aliran dana ilegal atau yang berasal dari kriminal dalam rangka money laundring (pencucian uang) atau financing for terrorism (Pendanaan untuk terorisme), dilakukan oleh bank tersebut agar bank tersebut tetap comply di dalam FATF-nya mereka," pungkasnya.

Pemerintah Singapura tetap mendukung program Tax Amnesty

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, dari penjelasan pemerintah Singapura, negara tersebut tetap mendukung pelaksanaan Tax Amnesty."Saya secara spesifik mengatakan empat bank yang tempat di mana banyak individual Indonesia meletakkan uangnya, atau menyimpan uang di bank tersebut. Mereka (bank-bank) bahkan sudah diminta oleh Monetary Authority of Singapore untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi para nasabahnya yang akan melakukan Tax Amnesty dalam rangka untuk repatriasi atau bayar uang tebusan," ujar Sri Mulyani saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta.

Pemerintah sudah menduga isu ini bakal ada

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, langkah sporadis Bank sentral Singapura yang mewajibkan perbankan swasta di negaranya untuk melaporkan rekening nasabah para Warga Negara Indonesia (WNI) yang berkeinginan mengikuti program Tax Amnesty, sudah tercium sejak lama."Ya itu sebenarnya sudah lama ada seperti itu. ya. Kita semua juga sudah menduga ini," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9).Menko Darmin juga mempertanyakan alasan Deputy Prime Minister Singapura Tarman Shanmugaratnam yang menyatakan laporan yang dilayangkan pihak bank Singapura hanya untuk menelusuri adanya dana ilegal."Kalau transaksi mencurigakan, kenapa waktu masuk dia tidak ribut? Waktu keluar malah ribut. Itu tidak konsisten," kata Menko Darmin.

"Semua orang sudah tahu ada upaya mereka untuk menghambat (Tax Amnesty) itu, cuma selama ini ya tidak ada yang mengaku," ujarnya.