Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

2017, Kemenhub sisakan Rp 6,4 triliun anggaran tak terserap

2017, Kemenhub sisakan Rp 6,4 triliun anggaran tak terserap Budi Karya diperiksa KPK. ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan pada 2017 mencapai 86,39 persen atau Rp 41,53 triliun. Sementara, sisa anggaran 2017 sekitar Rp 6,4 triliun dari total alokasi Rp 47,94 triliun yang tak terserap.

Menteri Budi mengungkapkan capaian realisasi anggaran ini meningkat 12,76 persen dibandingkan capaian realisasi anggaran pada 2016.

"Realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2017 mencapai 86,39 persen. Capaian ini meningkat sebesar 12,76 persen jika dibandingkan tahun 2016 sebesar 73,63 persen," kata Menteri Budi, di Kantornya, Jakarta, Rabu (3/1).

Menteri Budi mengungkapkan, untuk 2017, Kementerian Perhubungan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 47,94 triliun atau naik Rp 4,79 triliun dari 2016 yang sebesar Rp 43,15 triliun.

Ada pun rincian untuk masing-masing Eselon I sebagai berikut: Sekretariat Jenderal sebesar Rp 536,07 miliar dan pada 2016 Rp 804,76 miliar; Inspektorat Jenderal sebesar Rp 90,31 miliar dan pada 2016 sebesar Rp 100,16 miliar.

Ditjen Perhubungan Darat sebesar Rp 3,92 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 3,52 triliun; Ditjen Perhubungan Laut sebesar Rp 11,24 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 12,91 triliun.

Ditjen Perhubungan Udara sebesar Rp 8,82 triliun dan pada 2016 Rp 9,56 triliun; Ditjen Perkeretaapian sebesar Rp 18,85 triliun dan pada 2016 sebesar Rp 10,41 triliun.

Badan Litbang sebesar Rp 116,19 miliar dan pada 2016 Rp 206,26 miliar; Badan Pengembangan SDM Perhubungan sebesar Rp 4,24 triliun dan pada 2016 Rp 5,65 triliun; dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek sebesar Rp 120,44 miliar.

Menteri Budi menjelaskan, dalam melakukan pemantauan pengelolaan anggaran dan proyek pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pihaknya melakukan secara langsung dan real time menggunakan Aplikasi Monitoring Strategis sebagai media monitoring perkembangan kegiatan strategis Kementerian Perhubungan berbasis web.

Menteri Budi berharap capaian realisasi anggaran Kementerian Perhubungan tahun 2018 dapat lebih baik lagi dimana kegiatan penganggaran berfilosofi Money Follow Program.

"Lebih baik Kementerian Perhubungan hanya punya 50 program yang efektif, dari pada punya 1.000 program tetapi tidak efektif. Dengan filosofi tersebut, kita hanya menganggarkan program-program yang benar-benar strategis sehingga dapat segera diselesaikan dalam waktu yang tidak lama."

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Anggaran Pemilu 2024 Mencapai Rp71 Triliun dari Kemenkeu, Ini Rinciannya

Rincian anggaran Pemilu 2024 yang diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Tambah Anggaran Bansos Pupuk, Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir Uang Belanja K/L hingga Rp50 Triliun

Penambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.

Baca Selengkapnya
Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Persaudaraan Jangan Sampai Memudar karena Tidak Bisa Menerima Hasil Pemilu

Masyarakat Indonesia patut bersyukur dan bersuka cita karena telah melewati proses Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Penghujung Tahun 2023, Realisasi Belanja Pemerintah Baru Rp1.840,4 Triliun

Angka tersebut baru 81,9 persen dari pagu anggaran Rp2.246,5 triliun.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun

Ternyata, Peredaran Uang Selama Pemilu 2024 Mencapai Rp67,1 Triliun

Realisasi peredaran uang selama masa Pemilu 2024 hanya mencapai Rp67,14 triliun, atau lebih rendah dari perkiraan BI sebesar Rp68 triliun.

Baca Selengkapnya
Kemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini

Kemenperin Siapkan Dana Rp20 Miliar untuk Industri Makanan dan Minuman, Uangnya Untuk Ini

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp20 miliar untuk industri makanan dan minuman (mamin) di tahun 2024.

Baca Selengkapnya