Setop Sebagian Ekspor Senjata ke Pelaku Genosida Gaza, Jerman Masih Bilang Israel Membela Diri

Kanselir Jerman, Friedrich Merz, menegaskan bahwa posisi Jerman terkait konflik antara Israel dan Hamas di Gaza tetap konsisten, meskipun pemerintahannya telah memutuskan untuk menangguhkan pengiriman senjata yang mungkin digunakan dalam konflik di Gaza.

"Kami akan terus membantu Israel membela diri," kata Merz dalam wawancara dengan stasiun televisi publik Jerman, ARD, Minggu (10/8/2025).

Ia juga menekankan bahwa pemerintah Jerman tidak dapat mengirimkan senjata ke daerah konflik yang berpotensi menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil. Keputusan ini diambil setelah Kabinet Keamanan Israel mengumumkan rencana untuk mengambil alih Kota Gaza, seperti yang dilaporkan oleh DW Indonesia pada Rabu (13/8).

Rencana tersebut mendapat kecaman dari Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, serta beberapa negara seperti Inggris, Prancis, dan Kanada, karena dianggap akan memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza.

Merz Ambil Tanggung Jawab di Tengah Kritik Internal

Friedrich Merz menegaskan bahwa menunjukkan solidaritas kepada Israel tidak berarti menyetujui semua keputusan yang diambil oleh pemerintah Israel.

"Solidaritas dengan Israel bukan berarti kami menyetujui setiap keputusan pemerintah Israel, apalagi sampai mendukungnya dengan bantuan militer," ungkap Merz.

Ia juga menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas kebijakan baru ini. "Saya tidak mengambil keputusan ini sendirian, tetapi pada akhirnya, saya akan bertanggung jawab penuh," kata Merz.

Keputusan Merz untuk menghentikan ekspor senjata ofensif ke Israel mendapatkan reaksi negatif dari partainya, CDU, serta dari partai koalisinya, CSU, di Bayern. Anggota parlemen CDU, Carsten Mller, mengkritik keputusan tersebut dengan tegas, menilai bahwa hal ini mengabaikan pentingnya kerja sama keamanan antara Jerman dan Israel, yang juga berpengaruh pada kepentingan militer Jerman dan NATO.

Sementara itu, pimpinan fraksi CSU di parlemen, Alexander Hoffmann, mengungkapkan bahwa partainya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini dan menilai langkah tersebut "patut dipertanyakan."

Meskipun demikian, tidak semua anggota kubu konservatif menolak keputusan tersebut. Norbert Rttgen, seorang pakar kebijakan luar negeri dari CDU, justru memberikan dukungan kepada Merz, dengan menyatakan kepada surat kabar Rheinische Post bahwa keputusan ini "tepat dan sayangnya menjadi tak terhindarkan akibat kebijakan terbaru pemerintah Israel."

Koalisi mitra CDU, yakni Partai Sosial Demokrat (SPD) yang memiliki pandangan tengah-kiri, mayoritas mendukung keputusan Merz. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara partai-partai politik di Jerman mengenai isu sensitif ini, yang berkaitan dengan hubungan internasional dan kebijakan luar negeri negara tersebut.

Pada konferensi pers yang diadakan untuk media internasional pada hari Minggu (10/08), Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menuduh Merz telah "menyerah" pada tekanan yang berasal dari laporan media yang ia sebut sebagai informasi yang tidak benar. Netanyahu berharap agar Merz dapat mempertimbangkan kembali keputusannya tersebut.

Selama ini, Jerman dikenal sebagai salah satu pendukung terkuat Israel. Sebelumnya, Kanselir Angela Merkel menyatakan bahwa keamanan Israel merupakan bagian dari "raison d'état" (alasan keberadaan negara) Jerman, yang berkaitan dengan tanggung jawab sejarah Jerman atas peristiwa Holocaust, di mana enam juta orang Yahudi dibunuh oleh rezim Nazi antara tahun 1933 hingga 1945.

Jerman tetap mendukung Israel dan operasinya di Gaza setelah terjadinya serangan teror oleh Hamas pada 7 Oktober 2023. Keputusan Merz untuk menghentikan sebagian ekspor senjata ke Israel merupakan perubahan signifikan dalam kebijakan Jerman, terutama di tengah memburuknya hubungan Israel dengan negara-negara Eropa lainnya.

Dalam beberapa minggu terakhir, Prancis dan Inggris juga telah menyatakan niat mereka untuk mengakui negara Palestina, yang kemudian memicu kritik dari Netanyahu. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dalam dukungan internasional terhadap Israel, yang sebelumnya sangat kuat dari negara-negara Eropa.