Gubernur NTT Akui Keluarga Bocah SD yang Bunuh Diri Tak Pernah Terima Bansos Gara-Gara Masalah Administrasi

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena, memberikan penjelasan mengenai kasus kematian seorang siswa SD di Kabupaten Ngada. Anak tersebut ditemukan tak bernyawa setelah melakukan tindakan bunuh diri dengan cara menggantung diri.

Melki menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin mencari-cari alasan atau saling menyalahkan terkait insiden tragis ini.

"Saya tidak mau beralih. Ini sudah kejadian. Yang terpenting sekarang adalah memakamkan korban dengan baik dan menyelesaikan seluruh persoalan, termasuk pemakaman dan urusan adat," tegas Melki dalam keterangannya pada Rabu (4/2/2026).

Melki berkomitmen untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial yang ada. Selama ini, keluarga korban tidak mendapatkan bantuan sosial alias bansos dari pemerintah karena masalah administrasi kependudukan (adminduk).

Setelah kejadian bunuh diri tersebut, Melki segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi terkait untuk memastikan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta bantuan yang diperlukan. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah, Pemprov NTT akan membantu dalam pembangunan rumah yang layak huni bagi keluarga korban.

"Kita dari provinsi akan melihat agar membantu membangun rumah layak huni. Lebih dari itu, yang paling penting adalah membangun sistem sosial yang kuat dan dikerjakan bersama," ujarnya.

Sistem Pengaman Sosial yang Ada saat ini Kurang Efektif

Melki berpendapat bahwa insiden ini merupakan refleksi dari lemahnya sistem perlindungan sosial yang seharusnya dapat dengan cepat mendeteksi keluarga-keluarga yang berada dalam kondisi rentan agar mereka segera mendapatkan bantuan yang diperlukan.

"Dari kejadian ini, yang perlu diperbaiki adalah bagaimana sistem pengaman sosial ini memastikan kejadian seperti ini bisa dideteksi pada kesempatan pertama, kemudian dibantu," tandasnya.

Sebenarnya, pemerintah telah memiliki berbagai program bantuan sosial yang tersedia dari tingkat pusat hingga desa. Namun, yang dibutuhkan adalah respons yang cepat serta mekanisme untuk dana sosial darurat yang tidak terhambat oleh birokrasi yang panjang.

"Data kependudukannya tidak ditopang. Korban pindah dari Nagekeo ke Jerebuu, tapi administrasinya belum diamankan. Ini hanya persoalan kertas," katanya.

Tidak Menerima Bantuan Sosial

Melki menyayangkan bahwa hingga saat ini keluarga korban belum menerima bantuan dari pemerintah. Sementara itu, mereka dan korban sendiri tengah menghadapi kesulitan ekonomi yang cukup berat.

"Jika bantuan sosial tidak diberikan hanya karena masalah dalam data kependudukan, seharusnya hal ini segera diselesaikan. Jangan sampai ada yang menjadi korban hanya karena persoalan administratif," tegas Melki.

Dia meminta semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat desa, untuk lebih aktif dalam memastikan bahwa administrasi kependudukan keluarga yang kurang mampu tidak mengalami masalah.

"Jika masih ada keluarga yang tergolong miskin, pastikan bahwa administrasi kependudukannya sudah jelas. Jangan sampai ada yang tidak menerima bantuan hanya karena masalah data. Ini memerlukan peran serta semua pihak," ujarnya.

Melki menekankan bahwa ketidakjelasan administrasi kependudukan dalam kasus ini telah memberikan dampak yang sangat serius.

"Dalam kejadian ini, korban tidak menerima bantuan pemerintah karena administrasi kependudukannya tidak jelas. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Anak sekecil ini tidak seharusnya menjadi korban," tutupnya.

Hubungi Layanan Bantuan jika Memerlukan Bantuan

Bunuh diri bukanlah solusi yang tepat untuk menghadapi berbagai masalah hidup yang seringkali datang menghimpit. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal, seperti teman, saudara, atau anggota keluarga, sedang mengalami masa-masa sulit, merasa tertekan, dan memiliki dorongan untuk mengakhiri hidup, sangat penting untuk segera menghubungi tenaga medis spesialis kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan terdekat, seperti Puskesmas atau Rumah Sakit.

Anda juga dapat mengunduh aplikasi Sahabatku melalui tautan berikut: Sahabatku.

Selain itu, Anda bisa menghubungi Call Center Halo Kemenkes yang beroperasi 24 jam di nomor 1500-567, yang siap melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran dari masyarakat. Jika Anda lebih nyaman menggunakan pesan singkat, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 081281562620.

Tersedia juga faksimili di (021) 5223002 dan (021) 52921669, serta alamat surel yang dapat dihubungi di kontak@kemkes.go.id. Jangan ragu untuk mencari bantuan, karena ada banyak sumber daya yang dapat membantu Anda melalui masa sulit ini.