Takut Sama Iran, Parlemen AS Mau Trump Beri Israel Pesawat Tempur Canggih

Parlemen Amerika Serikat dikabarkan mengusulkan RUU untuk memberi Israel pesawat pengebom B-2 dan bom penghancur bunker. Alat militer tersebut diberikan untuk menghadapi ancaman Iran di masa mendatang.

Bahkan, Parlemen AS juga memberikan Donald Trump kekuasaan terhadap keputusan memberikan bantuan ke Israel. Tentu saja hal itu langsung menjadi perhatian publik.

Lantas bagaimana informasi selengkapnya? Melansir dari The Jerusalem Post, Kamis (3/7), simak ulasan informasinya berikut ini.

Parlemen AS Mau Trump Beri Israel Pesawat Tempur Canggih

Anggota Parlemen AS telah mengusulkan RUU yang memberi wewenang kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengirim pesawat pengebom B-2 dan bom penghancur bunker ke Israel. Apalagi jika Iran masih terbukti mengembangkan senjata nuklir, seperti dilaporkan Fox News pada Rabu (2/7).

Dijelaskan bahwa langkah ini diusulkan oleh Reps. Josh Gottheimer, (D- New Jersey), dan Mike Lawler (R- New York) dalam upaya untuk memungkinkan Trump mengambil tindakan guna memastikan Israel siap menghadapi semua kemungkinan jika Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir.

"Iran, negara sponsor utama terorisme, dan salah satu musuh utama Amerika, tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Itulah sebabnya saya sangat mendukung aksi militer kami awal bulan ini. Iran telah membunuh banyak warga Amerika, termasuk anggota angkatan bersenjata kami, dan berulang kali menyerang sekutu demokrasi utama kami, Israel. Israel harus mampu mempertahankan diri dari Iran, dan memastikan bahwa Iran tidak dapat membangun kembali kemampuan nuklirnya," ujar Gottheimer dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Fox.

"RUU ini memberi presiden kewenangan untuk membekali Israel dengan peralatan dan pelatihan yang mereka butuhkan untuk menghalangi Teheran dan menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih aman," tambah Lawler. 

Disebut Penting bagi Kemanan Nasional Amerika Serikat

Dalam RUU tersebut, dikatakan bahwa jika terjadi peristiwa seperti itu, maka Trump harus memberikan alasan kepada Kongres bahwa Ia merasa hal itu penting bagi kemanan nasional Amerika.

RUU juga mencatat bahwa Trump harus mendapatkan sertifikasi bahwa Israel tidak memiliki cara lain untuk menghancurkan infrastruktur nuklir bawah tanah Iran.

Tidak sedikit dari mereka yang memang membela serangan AS ke Iran beberapa waktu lalu. Mereka yang membela serangan itu menyatakan bahwa mereka berada di pihak yang paling berkepentingan bagi Amerika.

"Saya berdiri teguh di belakang hak Israel untuk membela diri. Iran telah lama mendanai kelompok-kelompok teroris yang membunuh warga Amerika dan telah bergerak untuk mengembangkan senjata nuklir guna menyasar Israel. Jika serangan Israel menghambat program nuklir Iran, kita semua akan lebih aman," tulis anggota DPR Debbie Wasserman Schulz dari Florida di akun X.

Ketua DPR Mike Johnson juga membela serangan itu, dengan mengatakan bahwa "Israel BENAR — dan berhak — untuk membela diri!".

Di sisi lain, setelah Operasi Midnight Hammer, banyak anggota Kongres yang memiliki tanggapan yang berbeda terhadap perintah Trump untuk menyerang Iran.

"Serangan Israel terhadap Iran merupakan eskalasi yang sangat memprihatinkan dan pasti akan mengundang serangan balik. Hal ini tidak hanya membahayakan negosiasi AS dengan Iran, tetapi juga keselamatan anggota angkatan bersenjata Amerika, diplomat, keluarga mereka, dan ekspatriat di seluruh kawasan," kata Senator Jeanne Shaheen, anggota senior di Komite Hubungan Luar Negeri Senat.

Marjorie Taylor Greene, seorang Republikan garis keras dari Georgia, mencatat dalam sebuah posting bahwa rakyat Amerika tidak tertarik pada perang di luar negeri. Ia juga mengatakan bahwa dirinya berdoa untuk perdamaian.

Program Nuklir Iran Menurun hingga Dua Tahun

Sementara itu, Pentagon mengatakan pada hari Rabu (2/7) bahwa serangan AS telah menurunkan program nuklir Iran hingga dua tahun setelah menghancurkan tiga lokasi yang menjadi sasaran.

Sean Parnell, juru bicara Pentagon, menyampaikan perkiraan tersebut dalam sebuah pengarahan kepada wartawan, seperti dilansir dari The Jerusalem Post.

"Kami telah menurunkan program mereka satu hingga dua tahun, setidaknya penilaian intelijen di dalam Departemen (Pertahanan) menilai demikian," kata Parnell dalam sebuah pengarahan berita.