Israel Seenaknya Melarang, para Menteri Negara-Negara Arab Dibikin Malu Tak Bisa Masuk Tepi Barat Palestina

Israel menyatakan tidak akan mengizinkan pertemuan para menteri luar negeri Arab di Tepi Barat. Perjalanan ke Tepi Barat yang diduduki memerlukan persetujuan Israel karena negeri zionis penjajah tu mengendalikan perbatasan dan wilayah udara wilayah Palestina.

"Otoritas Palestina, yang hingga hari ini menolak untuk mengutuk pembantaian 7 Oktober, bermaksud menyelenggarakan pertemuan provokatif para menteri luar negeri dari negara-negara Arab di Ramallah untuk membahas promosi pembentukan negara Palestina," kata pejabat Israel pada Jumat (30/5/2025) malam Waktu setempat dilansir Aljazeera.

"Israel tidak akan bekerja sama dengan tindakan yang bertujuan merugikan Israel dan keamanannya," katanya.

Dalam sebuah posting di X, Hussein Al Sheikh, wakil ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan keputusan Israel adalah "eskalasi berbahaya yang mencerminkan perilaku arogan, provokatif, dan belum pernah terjadi sebelumnya".

"Kami sedang mempertimbangkan, bersama dengan saudara-saudara Arab kami, bagaimana menanggapi keputusan ini," tulisnya.

Reaksi Menteri Luar Negeri 5 Negara Arab

Menteri luar negeri dari lima negara Arab pun langsung bereaksi. Namun lagi-lagi mereka cuma bisa mengecam tindakan Israel tersebut.

Para menteri mengecam "keputusan Israel untuk melarang kunjungan delegasi ke Ramallah (pada hari Minggu) untuk bertemu dengan presiden Negara Palestina, Mahmud Abbas", kata kementerian luar negeri Yordania dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu.

Menteri dari Mesir, Yordania, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab diperkirakan akan mengambil bagian dalam pertemuan tersebut bersama Turki.

Tekanan pada Israel

Langkah Israel itu dilakukan menjelang konferensi internasional, yang diketuai bersama oleh Prancis dan Arab Saudi, yang akan diadakan di New York pada tanggal 17-20 Juni untuk membahas masalah negara Palestina.

Israel mendapat tekanan yang meningkat dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara Eropa yang mendukung solusi dua negara untuk konflik Palestina-Israel, di mana negara Palestina yang merdeka akan berdiri berdampingan dengan Israel.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pada hari Jumat bahwa mengakui negara Palestina bukan hanya "kewajiban moral tetapi juga kebutuhan politik".

Kelakuan Israel Tembaki Para Diplomat & Perluasan Pemukiman Ilegal

Minggu lalu, pasukan Israel melepaskan tembakan di dekat konvoi diplomatik di dekat kamp pengungsi Jenin di Tepi Barat yang diduduki, yang memicu kecaman internasional. Konvoi tersebut melibatkan diplomat dari Uni Eropa, Inggris, Rusia, dan Cina.

Militer Israel mengklaim tentaranya melepaskan "tembakan peringatan" setelah kelompok tersebut menyimpang dari rute yang disepakati.

Israel juga telah mengizinkan perluasan pemukiman ilegal di wilayah Palestina yang diduduki, dengan pemerintah mengumumkan rencana untuk membangun 22 pemukiman baru, termasuk melegalkan sejumlah pos terdepan yang tidak sah secara retroaktif.

Tindakan tersebut dikecam oleh pejabat Palestina dan kelompok hak asasi manusia global.

Jumlah Warga Palestina di Tepi Barat dan Gaza yang Meninggal Dibunuh Israel Sejak 7 Oktober 2023

Mahkamah Internasional menyatakan Juli lalu bahwa pendudukan lama Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal, dan menyerukan evakuasi semua pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Sejak dimulainya perang Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023, setidaknya 972 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 7.000 orang terluka dalam serangan tentara Israel dan pemukim di seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sementara itu, sedikitnya 54.381 warga Palestina telah tewas di Jalur Gaza dan 124.054 lainnya terluka, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. Kantor Media Pemerintah Jalur Gaza telah memperbarui jumlah korban tewas menjadi lebih dari 61.700, dengan mengatakan ribuan orang yang hilang di bawah reruntuhan diduga tewas.