Akseleran Kantongi Izin Usaha P2P Lending dari OJK
Merdeka.com - PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) resmi memperoleh izin usaha final dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau biasa dikenal dengan nama Peer to Peer (P2P) Lending, setelah sebelumnya di tahun 2017 memperoleh status terdaftar dari OJK. Izin menjalankan usaha sebagai Perusahaan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi tersebut tertuang dalam Keputusan OJK dalam surat tanda berizin KEP-122/D.05/2019 pada tanggal 13 Desember 2019.
Ivan Tambunan, CEO & Co-Founder Akseleran, mengatakan peningkatan status Terdaftar ke Berizin di OJK telah melengkapi izin usaha yang dimiliki oleh Akseleran dari regulator. Dengan telah berizinnya Akseleran, dia menyampaikan, semakin meningkatkan kredibilitas Akseleran dan memperkokoh serta mempercepat laju bisnis Akseleran dalam mendorong pertumbuhan UKM yang bertujuan mewujudkan Inklusi Keuangan di Tanah Air.
"Kami mengapresiasi seluruh jajaran OJK yang sudah memberikan izin usaha kepada Akseleran. Ini memompa semangat dan komitmen kami untuk terus memperkuat kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya kepada para pemberi pinjaman (Lender) dan penerima pinjaman (Borrower) yang terdaftar di platform Akseleran serta memastikan user experience Akseleran tetap baik dan terpuaskan secara maksimal," ujar Ivan di Jakarta, Rabu (18/12).
-
Bagaimana UMKM bisa berkembang lewat e-commerce? Dirinya kembali menambahkan, bahwa UMKM lokal akan bisa lebih berkembang melalui e-commerce.'Kamu semua bisa jualan bahkan sampai ke luar negeri, semuanya ada lengkap kan? Kaya mas Ardi ini sampai diajarin buka toko dan pakai fitur-fitur di Kampus Shopee, jadi omset bisa tambah banyak,' tambah Zulkifli Hasan.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi pelaku bisnis? Dibandingkan dengan portal Pencari Tarif ASEAN sebelumnya, portal terbaru akan memuat perjanjian perdagangan termutakhir, serta cakupannya diperluas dengan memuat informasi mengenai komitmen tarif; ketentuan asal barang (rules of origin); hambatan non tarif (non tariff measures/NTMs); prosedur impor, ekspor, dan perbatasan; serta informasi lainya.
-
Apa upaya OJK untuk mendukung kemajuan UMKM? Kebijakan itu antara lain, , antara lain mendorong UMKM memanfaatkan pendanaan Pasar Modal melalui Securities Crowdfunding (SCF), serta bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menyediakan program kredit pembiayaan melawan rentenir yang dikhususkan untuk UMKM dan perempuan pelaku UMKM.
-
Mengapa Kemenko Perekonomian mendorong peningkatan konektivitas udara? Seluruh upaya tersebut dilakukan juga untuk turut mendukung pertemuan ASEAN selama Keketuaan ASEAN Indonesia tahun ini.
-
Bagaimana Kemnaker dorong perusahaan bantu UMKM? 'Kita dorong perusahaan-perusahaan lain melakukan hal yang sama, yakni mendukung tumbuh dan berkembangnya UMKM,' ucapnya.
-
Bagaimana digitalisasi membantu UMKM naik kelas? Di tangan berinsting bisnis, digitalisasi telah mengubah cara meraup cuan. Tanpa harus punya toko fisik, semua bisa jadi penjual online. Asal punya gawai, ada akses internet, dan bubble wrap untuk pembungkus, transaksi jual beli barang atau jasa bisa berjalan. Uang masuk ke dalam kantong hanya dari sentuhan tangan.
Dia menjelaskan, hingga pertengahan Desember 2019, Akseleran sudah menyalurkan total pinjaman usaha secara kumulatif sebesar lebih dari Rp900 miliar kepada sekitar ribuan UKM. Tiap bulannya, Ivan mengungkapkan, saat Akseleran menyalurkan sekitar Rp 80 miliar pinjaman usaha.
"Tahun 2020, kami mau scale up dan optimis pertumbuhan terus berlanjut dengan didukung adanya izin usaha ini yang akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Akseleran sebagai platform P2P Lending. Dari sisi volume, kami menargetkan untuk menyalurkan total pinjaman usaha kepada UKM berbasis invoice financing dan pra invoice financing sebesar Rp2 triliun di akhir tahun depan dengan melakukan sejumlah strategi, yakni menambah jumlah Lender baik dari retail maupun dari institusi dan juga jumlah Borrower bisa melalui direct sales maupun skema partnership," terangnya.
Dalam hal, partnership, menurut Ivan, akan dilakukan dengan platform digital maupun dengan skema partnership supply chain financing. Untuk memperkuat kepercayaan pemberi pinjaman, katanya, salah satu yang sudah dijalani oleh Akseleran adalah hampir seluruh kampanye pinjaman di Akseleran sudah terfasilitasi dengan proteksi asuransi kredit yang saat ini menjamin pengembalian pokok pinjaman hingga 85% jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh borrower lebih dari 90 hari.
"Hal penting lainnya yang selalu kita perhatikan, yakni mengenai experience dimana para Lender bisa mendapatkan imbal hasil yang relatif lebih tinggi, merasa aman dan nyaman menggunakan Akseleran dan adanya peningkatan dari UI/UX pada Aplikasi Akseleran. Sedangkan dari sisi para Borrower, kita bisa memberikan produk pinjaman yang fleksibel, proses assessment yang lebih cepat dan pencairan juga lebih cepat sehingga memudahkan mereka dalam memperoleh pinjaman usaha," tambah Ivan.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UMKM antara lain melalui perluasan literasi keuangan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM di berbagai daerah.
Baca SelengkapnyaPeluncuran roadmap ini merupakan upaya OJK untuk mewujudkan industri fintech peer to peer (P2P) lending.
Baca SelengkapnyaSederet aturan yang akan dibuat untuk pinjaman online (pinjol) oleh OJK.
Baca SelengkapnyaOJK bersama kementerian/lembaga lain sudah menutup lebih dari 5.800 pinjol ilegal yang telah menimbulkan kerugian akibat investasi ilegal di atas Rp100 triliun.
Baca SelengkapnyaAkulaku diminta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan pelaksanaan manajemen risiko dalam menjalankan kegiatan usaha BNPL.
Baca SelengkapnyaPeningkatan inklusi keuangan penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat agar tidakmengakses aktivitas ilegal di sektor jasa keuangan.
Baca SelengkapnyaDiharapkan setiap TPAKD dapat memiliki unit-unit Pusat Literasi dan Inklusi Keuangan yang tersebar, terdekat, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca SelengkapnyaProgram Gencarkan mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan secara masif dan merata di seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaBeberapa parameter keuangan tumbuh positif pada posisi Juli 2024.
Baca SelengkapnyaDalam pertemuan tersebut, HIPMI memberikan usulan kolaborasi dengan OJK dalam rangka upaya membuat para pengusaha UMKM Tanah Air bisa naik kelas.
Baca SelengkapnyaTransformasi dan reformasi di bidang PPDP telah, sedang dan akan terus dilakukan OJK baik pada sisi pengaturan, pengembangan, perizinan dan pengawasan.
Baca Selengkapnya