Wawancara Refly Harun

Rafly merasa heran mengapa ada ormas yang bisa dibubarkan walau belum perpanjang SKT. Namun, dia membandingkan kalau banyak ormas lain di luar yang tak ada SKT dan justru bebas tak dibubarkan hingga eksis sampai sekarang.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menganalisa, Partai Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat. Ketua DPP Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago menilai, analisa Refly terlalu tendensius dan menjatuhkan moral Jokowi.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menganalisa terkait pengambilalihan kekuasaan Partai Demokrat. Menurutnya, Demokrat bisa menjadi rumah baru bagi Presiden Jokowi untuk memperkuat dinasti politiknya setelah tidak menjabat.

Ulama FPI Habib Rizieq Shihab dijadwalkan pulang ke Indonesia pada Selasa, 10 November 2020. Rizieq akan tiba di Terminal III Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 09.00 WIB. Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengharapkan tidak akan ada kriminalisasi terhadap ulama FPI itu.

Kasus dugaan ujaran kebencian Gus Nur, turut menyeret nama Refly Harun, mantan Komisaris Utama PT Pelindo 1 (Persero).

Kasus ujaran kebencian yang membelit Gus Nur berawal dari wawancara di akun Youtube Refly Harun.

Menurut dia, sejumlah jabatan seperti kepala daerah hingga presiden diatur jangka waktunya. Namun, tidak demikian dengan jabatan ketua umum partai. Dalam pandangan dia, masa jabatan Ketua Umum partai juga perlu diatur sehingga ada sirkulasi elite di internal partai politik.

Dalam pandangannya, langkah menyusun RUU Pemilu tidak perlu lagi dilakukan dari awal. Mengingat sudah ada sejumlah kajian yang berasal dari organisasi masyarakat. Sayangnya RUU Pemilu kembali disusun oleh DPR.

Pengamat Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, larangan mudik bisa dibenarkan manakala negara telah mengumumkan darurat kesehatan. Namun jika itu diterapkan dalam kondisi normal, maka itu jelas melanggar HAM.

Andi Taufan adalah CEO PT Amartha yang bergerak di bidang pemberdayaan dan pembangunan UMKM melalui sistem Peer to Peer Landing.

"Trm ksh Erick Thohir yg sdh memberhentikan, dan trm ksh Presiden Jokowi yg sdh mengangkat dan memberhentikan," ujarnya.

Kementerian BUMN mengangkat sejumlah anggota komisaris baru Pelindo I, antara lain Arman Depari sebagai komisaris, kemudian komisaris independen yang dijabat oleh Herbert Timbo Parluhutan Siahaan, Ahmad Perwira Mulia Tarigan dan Irma Suryani Chaniago.