Wali Kota Ambon Tersangka Suap dan Gratifikasi Izin Minimarket

Hakim menyatakan Richard terbukti bersalah menerima suap izin pembangunan gerai Alfamidi di Ambon.

Pembacaan tuntutan dibacakan JPU KPK dalam sidang digelar Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon pada Selasa (17/1).

Kasus dugaan suap untuk izin pembangunan 20 gerai usaha Alfamidi di Ambon mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Ambon, Kamis (29/9). JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan dakwaan terhadap mantan Wali Kota Ambon, Richard Louhenapessy (67), yang diduga melakukan tindak pidana korupsi itu

Dalam kasus ini KPK menjerat mantan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Alfamidi dan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

KPK menduga sumber uang yang masuk melalui transaksi perbankan tersebut merupakan pemberian dari beberapa pihak swasta karena mengerjakan proyek di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, terhadap keduanya, tim penyidik menyelisik soal rekomendasi dan persetujuan pembangunan gerai Alfamidi di Kota Ambon.

Kemudian pemilik Ayu Swalayan Sriani Imanuela, Dosen Unpati Marthinus Y. Kainama, pemilik Swalayan Indojaya Tanitahu Mece, pemilik Apotek Agape Medika Edwin Liem, PNS Charly Tomasoa, serta pegawai BUMN Nolly Stevie Bernard Sahumena.

Grenata diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi tahun 2020 di Ambon dan dugaan TPPU dilakukan Richard.

Perpanjangan penahanan berkaitan dengan kasus dugaan suap izin pembangunan Alfamidi dan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan transaksi keuangan janggal Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy (RL). KPK menduga Richard Louhenapessy melakukan transaksi keuangan dengan menggunakan identitas pihak lain.

Dalam kasus ini KPK menjerat Wali Kota nonaktif Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Alfamidi dan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Kemudian Karyawan BUMN di PT BNI Persero bernama Nolly Stevie Bernard Sahumena dan pihak swasta bernama Anthony Liando.

Ali merinci, dugaan TPPU yang ditemukan oleh penyidik KPK seperti, kesengajaan menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul kepemilikan harta benda dengan menggunakan identitas pihak-pihak tertentu.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah enam lokasi di Ambon. Mereka menemukan bukti baru kasus dugaan pemberian hadiah atau janji terkait persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail Alfamidi pada tahun 2020.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan dokumen penentuan fee proyek pembangunan alfamidi di Kota Ambon.

Pegawai tersebut sempat diamankan tim penyidik KPK untuk menanyakan motif memusnahkan barang bukti tersebut. Dia terancam pidana lantaran mencoba menghalangi proses penyidikan dilakukan KPK sesuai Pasal 21 UU Tipikor.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah beberapa lokasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon pada Selasa (17/5). Dari penggeledahan tersebut, lembaga antirasuah menemukan sejumlah dokumen terkait kasus dugaan suap pembangunan Alfamidi di daerah itu.

Ali menyebut penggeledahan masih berlangsung. Nantinya barang temuan dalam penggeledahan akan dianalisisi lebih lanjut.

Dalam kasus ini KPK menjerat Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka kasus dugaan suap izin pembangunan Alfamidi dan gratifikasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Ditahan KPK usai Dijemput Paksa. KPK menahan Richard Louhenapessy sebagai tersangka dugaan suap pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang usaha retail di Kota Ambon tahun 2020.