walhi
-
News •Walhi Mendesak Pemerintah Perketat Pengawasan Pertambangan Pulau ObiWahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan pertambangan Pulau Obi guna meminimalisasi potensi bencana ekologis yang mengancam masyarakat setempat.
-
News •WALHI Sebut Pembukaan Tambak Baru di Pantura Bakal Membabat Mangrove dan Akibatkan Abrasi di JatengTerlebih beberapa kabupaten/kota selama ini sudah langganan banjir rob dan abrasi.
-
News •Temuan Walhi: Alih Fungsi Lahan yang Masif Biang Keladi Jabar Dikepung BanjirKabupaten Sukabumi, Bogor, Karawang, hingga Bandung Raya adalah sejumlah daerah yang tak luput dari kejadian yang berdampak pada 12.000 jiwa tersebut.
-
Politik •Mengenal Tugu Keadilan Ekologis di Sumba: Simbol Perjuangan Martabat Bangsa dan Astacita PrabowoPeresmian Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, menjadi penanda penting perjuangan lingkungan hidup. Simak bagaimana monumen ini merefleksikan Astacita Presiden Prabowo dan Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia.
-
Sumut •Tolak Ekspor Pasir Laut, WALHI Riau Desak Presiden Jokowi Cabut Peraturan PemerintahBaru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengizinkan kegiatan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
-
News •Walhi Menilai Kenaikan Tarif KRL Tingkatkan Polusi Udara di DKI JakartaSubsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik lantaran pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.
-
Jakarta •Pemadaman Satu Jam di DKI, Walhi: Tak Efektif Kurangi Jejak KarbonBerdasarkan data PLN tahun 2019, kata dia, konsumsi energi listrik di kota besar sangat tinggi. Kota Jakarta sendiri memiliki persentase sebesar 6,11 persen pelanggan listrik nasional, akan tetapi jika ditilik lebih dalam rupanya konsumsi listrik Kota Jakarta berada pada kisaran 13,97 persen.
-
News •Walhi Soal Konflik di Wadas: Pengadaan Tanah Bendungan Bener Mestinya DihentikanDia juga mendesak Kepolisian dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener. Kemudian meminta menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo.
-
News •Walhi dan LBH Layangkan Somasi ke Pemkot Palembang Terkait BanjirDirektur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Hairul Sobri mengatakan, Pemkot Palembang diberikan waktu selama 21 hari mulai 29 Desember 2021 untuk serius mencari solusi agar banjir tak terulang lagi. Banjir pekan lalu menyebabkan ratusan rumah terendam dan dua warga meninggal.
-
Jakarta •Jakarta Kembali Diprediksi Tenggelam, Ini Tanggapan WalhiJakarta sendiri, kata dia, merupakan kota yang rentan akibat perubahan Iklim.
-
News •Walhi Duga Penambangan Emas Ilegal di Aceh Barat Dibiarkan AparatMenurutnya, apabila lembaga penegak hukum menganggap tidak ada laporan terkait tambang emas ilegal di Aceh Barat, maka sesungguhnya aktivitas tambang ilegal tersebut tidak perlu dilaporkan.
-
News •Walhi Sebut Kerugian Akibat Penambangan Pasir di Sulsel Mencapai Rp 80,4 MiliarOleh karena itu, Al Amin mengajak beberapa CSO untuk mengimbau dan mendesak KPK untuk meninjau Sulsel mengusut dugaan korupsi dalam proyek Makassar New Port (MNP) dan perizinan tambang pasir lautnya.
-
News •Walhi: Isu Lingkungan Hidup Harus Diperjuangkan Semua ElemenPolitik hijau, ujar Khalisa, bisa menjadi solusi dari polarisasi atau pengkotakan yang terjadi dan mendorong adanya kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung kepentingan masyarakat.
-
News •Walhi Ingatkan Pemprov Sumsel Waspadai Banjir dan Tanah LongsorBencana tersebut berpotensi terjadi di Kota Palembang, Pagaralam, Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, dan OKU Timur.
-
News •KLHK Jawab Tudingan Hutan di Kalsel Gundul: Sampaikan Data Ada Aturan MainnyaData-data yang dimiliki KLHK, klaim Belinda, sudah melalui beberapa proses termasuk pengecekan di lapangan.
-
News •Jatam: 1,2 Juta Hektare Luas Kalsel Beralih Fungsi Jadi Tambang, Hutannya GundulPengalihan fungsi lahan 1,2 juta hektare membuat kawasan hutan di Kalimantan Selatan menjadi kritis.
-
News •Mengintip Persoalan Lingkungan Hidup Dalam Negeri dari Kacamata Lensa"Masalah kemanusiaan dan lingkungan hidup sangat penting, namun kurang mendapat apresiasi."
-
News •Walhi Nilai Data Kebencanaan BNPB Perlu Digaungkan Agar Kesadaran Kolektif TimbulSelain jutaan jiwa mengungsi, BNPB juga melaporkan sebanyak 370 orang meninggal dunia, hilang 39 orang serta luka-luka 356 jiwa. Bencana yang terjadi sepanjang 2020 juga membawa kerugian materi dengan total rumah rusak atau terdata sebanyak 42.430 unit dengan rincian rusak berat 10.109.
-
News •Walhi Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Jokowi dan DPR"Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang," tutur Nur dalam keterangannya, Selasa (6/10).
-
News •Catatan Walhi Jelang Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPRWalhi menyoroti keputusan MPR yang mengeluarkan produk nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (TAP MPR Nomor IX/MPR/2001). WALHI juga menyinggung Jokowi yang tidak menaruh perhatian terkait keputusan MPR tersebut.