walhi

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mendesak pemerintah untuk memperketat pengawasan pertambangan Pulau Obi guna meminimalisasi potensi bencana ekologis yang mengancam masyarakat setempat.

Terlebih beberapa kabupaten/kota selama ini sudah langganan banjir rob dan abrasi.

Kabupaten Sukabumi, Bogor, Karawang, hingga Bandung Raya adalah sejumlah daerah yang tak luput dari kejadian yang berdampak pada 12.000 jiwa tersebut.

Peresmian Tugu Keadilan Ekologis di Waingapu, Sumba Timur, menjadi penanda penting perjuangan lingkungan hidup. Simak bagaimana monumen ini merefleksikan Astacita Presiden Prabowo dan Deklarasi Hari Keadilan Ekologis Sedunia.

Aktivis yang tergabung dalam Orang Muda untuk Lingkungan Hidup (KOMUNAL) bersama WALHI menggelar aksi karnaval di Bundaran HI. Dalam karnaval tersebut mereka menyampaikan suara keresahannya dan menuntut pemerintah segera mengambil langkah serius memulihkan Krisis Iklim dan Krisis Demokrasi yang menjerat bangsa.

Baru-baru ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengizinkan kegiatan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Subsidi tiket KRL, lanjutnya, bukan hanya soal bantuan bagi masyarakat mampu atau tidak, tapi lebih kepada dukungan bagi pengguna transportasi publik lantaran pengguna transportasi publik telah berperan dalam menekan angka kecelakaan, kemacetan, polusi udara, serta emisi gas rumah kaca.

Berdasarkan data PLN tahun 2019, kata dia, konsumsi energi listrik di kota besar sangat tinggi. Kota Jakarta sendiri memiliki persentase sebesar 6,11 persen pelanggan listrik nasional, akan tetapi jika ditilik lebih dalam rupanya konsumsi listrik Kota Jakarta berada pada kisaran 13,97 persen.

Dia juga mendesak Kepolisian dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo patuh dan tunduk terhadap Putusan MK dan membatalkan proses pengadaan tanah quarry untuk bendungan Bener. Kemudian meminta menghentikan pengukuran tanah dan rencana pertambangan di Desa Wadas, Bener, Purworejo.

Aktivis Walhi dan Petani Pakel Banyuwangi Berunjuk Rasa di Mabes Polri. Dalam aksinya mereka memprotes kekerasan yang dilakukan oleh oknum aparat kepolisian terhadap Warga Rukun Tani Sumberejo Pakel, Desa Pakel, Banyuwangi, Jawa Timur.

Direktur Eksekutif Walhi Sumatera Selatan Hairul Sobri mengatakan, Pemkot Palembang diberikan waktu selama 21 hari mulai 29 Desember 2021 untuk serius mencari solusi agar banjir tak terulang lagi. Banjir pekan lalu menyebabkan ratusan rumah terendam dan dua warga meninggal.

Jakarta sendiri, kata dia, merupakan kota yang rentan akibat perubahan Iklim.

Aksi Walhi Tolak Utang Baru untuk Penanggulangan Covid-19. Dalam aksi yang diadakan bertepatan dengan pertemuan puncak G7 tersebut mereka menolak utang baru untuk penanggulangan Covid-19. Pembatalan utang dinilai dapat mengurangi beban anggaran publik untuk digunakan sebagai dana untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Menurutnya, apabila lembaga penegak hukum menganggap tidak ada laporan terkait tambang emas ilegal di Aceh Barat, maka sesungguhnya aktivitas tambang ilegal tersebut tidak perlu dilaporkan.

Aksi Walhi Kritik Kerusakan Hutan dan Iklim Indonesia. Dalam aksinya mereka menuntut Bank MUFG dan Danamon bertanggung jawab terhadap kerusakan Hutan, Krisis Iklim dan Pelanggaran HAM di Indonesia.

Oleh karena itu, Al Amin mengajak beberapa CSO untuk mengimbau dan mendesak KPK untuk meninjau Sulsel mengusut dugaan korupsi dalam proyek Makassar New Port (MNP) dan perizinan tambang pasir lautnya.

Politik hijau, ujar Khalisa, bisa menjadi solusi dari polarisasi atau pengkotakan yang terjadi dan mendorong adanya kebijakan yang lebih ramah lingkungan dan mendukung kepentingan masyarakat.

Bencana tersebut berpotensi terjadi di Kota Palembang, Pagaralam, Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, Musirawas Utara, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim, Ogan Komering Ulu (OKU), OKU Selatan, dan OKU Timur.

Data-data yang dimiliki KLHK, klaim Belinda, sudah melalui beberapa proses termasuk pengecekan di lapangan.

Pengalihan fungsi lahan 1,2 juta hektare membuat kawasan hutan di Kalimantan Selatan menjadi kritis.