UU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi

Menurut Supratman, pemerintah tidak keberatan jika DPR ingin menjadikan RUU ini sebagai inisiatif legislatif.

RUU ini memungkinkan negara menyita aset hasil tindak pidana—terutama korupsi dan pencucian uang—tanpa harus menunggu vonis pidana.

Puan Maharani enggan menjelaskan lebih lanjut kapan pembahasan itu akan dimulai.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.

Ganjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.