Politisi PAN Akui UN Bermasalah: Susun, Cetak, Distribusi Soal Dikawal Polisi
Berbagai perbaikan yang sudah dijalankan sejauh ini, lanjut dia, tidak menunjukkan adanya perbaikan. Pelanggaran masih saja terjadi.
Berbagai perbaikan yang sudah dijalankan sejauh ini, lanjut dia, tidak menunjukkan adanya perbaikan. Pelanggaran masih saja terjadi.
Dia juga mengakui, penyederhanaan ujian itu adalah hal cukup dramatis sehingga memicu banyak reaksi. Sebab dengan asesmen maka siswa tidak lagi wajib menghafal. "Penyederhanaan yang cukup dramatis pak, intinya tidak bisa dihafal, tidak ada buku bertumpuk-tumpuk. Ini problem solving analisa test," kata Nadiem.
"Agar tidak ada salah mispersepsi, UN itu tidak dihapus, mohon maaf, kata dihapus itu hanya HL di media agar diklik, karena itu yang paling laku. UN itu diganti, diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (12/12).
Politisi Gerindra Minta Mendikbud Nadiem Tak Buru-Buru Hapus UN. Dia mendorong Kemendikbud untuk melakukan kajian lebih komprehensif dan mendalam lagi sebelum memutuskan penghapusan UN. Diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan pun harus dilakukan lagi.
Wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) oleh Mendikbud Nadiem Makarim mendapat dukungan dari sejumlah siswa SMA di Jakarta. UN dinilai sudah tidak representatif terhadap minat anak.
Ini Contoh Soal Asesmen Pengganti UN Menurut Nadiem Makarim. Nadiem menyebut meski nantinya soal asesmen masih ada pilihan ganda, namun berbeda dengan pilihan ganda UN saat ini.
JK menilai, penghapusan UN justru akan menciptakan generasi muda yang lembek. Hal ini disampaikan JK usai menghadiri pengukuhan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir sebagai guru besar UMY, Kamis (12/12).
Komisi X DPR menggelar rapat kerja (raker) bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Salah satunya agendanya membahas program 'Merdeka Belajar'. Di dalamnya termasuk rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) pada 2021.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim menjelaskan model ujian pengganti Ujian Nasional (UN) yakni asesmen kompetensi yang akan dimulai pada 2021. Nadiem menyebut nantinya asesmen kompetensi akan berdasarkan numerasi (matematika), literasi (bahasa), dan survei karakter.
Buya Syafii meminta kepada Nadiem untuk melakukan kajian mendalam sebelum menghapus UN. Kajian itu disarankan Buya Syafii agar melibatkan para pakar pendidikan.
Jokowi menjelaskan kebijakan tersebut sepenuhnya ada di pemerintah pusat. Menurut dia, apabila kebijakan tersebut membuat kualitas pendidikan di Indonesia meningkat maka akan terus dilanjutkan.
Puan meminta Nadiem tak buru-buru memutuskan UN dihapus. Dia meminta Nadiem mengkaji lebih jauh wacana tersebut sebelum 2021.
"Tidak fair melakukan penilaian terhadap sesuatu yang tidak pernah diajarkan atau dibiasakan,"
Ujian Nasional (UN) sempat berganti nama beberapa kali sejak tahun 1950 hingga 2019
"Metode evaluasi dengan asesmen kompetensi minimum ini harus memperhatikan link and match antara dunia pendidikan dan dunia kerja,"
Sebelumnya, Syaiful menilai pelaksanaan UN selama ini hanya membuat anak didik hingga guru terbebani bahkan stres.
Menko PMK Sebut Ujian Nasional Tak Dihapus, Hanya Dimodifikasi. Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat evaluasi pelaksanaan UN. Muhadjir menjelaskan evaluasi ini dapat dilakukan oleh guru, satuan pendidikan, dan pemerintah.
Menurut Jazilul, UN hanyalah alat untuk mengukur hasil belajar, oleh karena itu bentuknya bisa diganti apa saja. Dia menyerahkan keputusan UN pada Mendikbud dan mitra kerjanya yang membidangi pendidikan yakni Komisi X DPR.