Guru Harus Menguasai Sistem Penilaian Model Baru Pengganti UN
Merdeka.com - Anggota Komisi X DPR Fraksi PKS, Ledia Hanifa memberikan beberapa catatan terkait penghapusan ujian nasional pada 2021 mendatang. Sebelum UN dihapus, menurutnya, Mendikbud harus memastikan ada evaluasi, alat ukur atau sistem penilian yang jelas untuk menggantikan UN.
"Mengubah sistem penilaian harus memastikan kemampuan pihak yang akan menilai. Untuk melakukan assessment yang bersifat diagnostik, guru harus memiliki kemampuan untuk pengukurannya. Jangan sampai salah menilai karena selama ini lebih ditarget penilaian akademis," katanya saat dikonfirmasi, Kamis (12/12).
Ledia tidak adil jika suatu soal dinilai tetapi materinya tidak pernah diajarkan di sekolah. Untuk itu, dia menyarankan, Kemendikbud harus mengajarkan materi yang menjadi alat ukur kepada siswa sebelum melakukan penilaian.
"Tidak fair melakukan penilaian terhadap sesuatu yang tidak pernah diajarkan atau dibiasakan. Termasuk di dalamnya pendidikan karakter. Artinya harus memastikan bahan-bahan yang akan dijadikan ukuran penilaian sudah pernah diajarkan atau dilatihkan dan dibiasakan," jelasnya.
Soal Merdeka Belajar
Politikus PKS itu menyebut, kebijakan Merdeka belajar ala Nadiem harus dimulai sejak kelas rendah atau awal sekolah dasar.
"Dengan pendekatan learning how to learn sehingga siswa mencintai belajar, mencintai ilmu. Pertanyaannya, apakah para guru telah dipersiapkan?," katanya.
Dia juga mengingatkan kebijakan Mendikbud termasuk penghapusan UN tidak hanya memperhatikan peserta didik di perkotaan atau Jabodetabek saja.
"Pendekatan kebijakan tidak boleh melupakan daerah di luar Jabotabek ataupun ibu kota. Harus dipikirkan daerah yang terpencil, pedalaman. Jadi ini bukan sekedar menghapus UN. Ini memerlukan banyak hal yang harus diperhatikan," tandas Ledia.
Reporter: Delvira Hutabarat
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaMasa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca SelengkapnyaETH meminta penundaan pemeriksaan hingga Kamis, 29 Februari
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dua pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua dan negara.
Baca SelengkapnyaDengan adanya revisi, diharapkan suara rakyat tidak terbuang sia-sia.
Baca SelengkapnyaForum Sivitas Akademika Unej juga menuntut tegaknya hukum dan etika penyelenggaraan pemilu serta menjunjung tinggi prinsip transparansi.
Baca SelengkapnyaGuru harus fokus dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi pembelajaran.
Baca SelengkapnyaAdapun pelamar yang bisa mengecek kelulusan PPPK Guru ini adalah mereka yang telah melewati berbagai tahapan ujian CASN.
Baca SelengkapnyaSuku Batak tidak hanya memilik kalender kuno yang digunakan oleh leluhur.
Baca Selengkapnya