Politisi Gerindra Minta Mendikbud Nadiem Tak Buru-buru Hapus UN

Merdeka.com - Politisi Gerindra, Sudewo meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim tak buru-buru menghapus Ujian Nasional. Menurutnya, Nadiem harus banyak melakukan kajian terlebih dahulu.

"Menurut hemat saya Pak Menteri, Pak Menteri jangan buru-buru mendeklarasikan ini. Dan jangan buru-buru menghapus ujian nasional," kata dia, di Ruang Rapat Komisi X, Jakarta, Kamis (12/12).

Dia mendorong Kemendikbud untuk melakukan kajian lebih komprehensif dan mendalam lagi sebelum memutuskan penghapusan UN. Diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan pun harus dilakukan lagi.

"Mengapa demikian? Karena apa yang dirancang oleh Pak Menteri bahwa UN akan diubah menjadi assesmen kompetensi ini sesuatu yang belum teruji ya Pak Menteri, belum teruji," ujar dia.

"Jangan sampai ada satu gagasan yang seolah-olah ini bagus, tetapi implementasinya justru kontraproduktif. Lebih buruk daripada ujian nasional itu sendiri," imbuhnya.

Dia pun mempertanyakan apa patokan bagi sekolah lanjutan untuk dalam menerima siswa setelah UN dihapus. Mengingat selama ini nilai UN dipakai sebagai pertimbangan untuk menerima siswa di sekolah lanjutan.

"Kalau ujian nasional ini diubah menjadi assesmen kompetensi, yang saya pertanyakan sistem seleksi untuk sekolah lanjutan berupa apa? Apakah juga assesmen kompetensi? Apa instrumen yang dipakai untuk melakukan assesmen kompetensi yang menjamin terhindar dari subyektifitas," ungkapnya.

Persiapkan dengan Matang

Aspek subjektivitas dalam penilaian juga menjadi perhatian dia. Mengingat ke depan sekolah diberikan kedaulatan untuk memberikan penilaian.

"Dan apa yang dipakai oleh kementerian pendidikan ya untuk mengukur bahwa assesmen kompetensi kelulusan itu juga terhindar dari unsur subjektivitas. Jangan sampai subjektivitas menjadi kental sekali," imbuhnya.

Karena itu, jika belum ada instrumen yang jelas untuk mendukung kebijakan penghapusan UN, maka dia meminta Nadiem tak buru-buru menghapus UN.

"Maka lebih baik, saya sarankan kepada Pak Menteri jangan deklarasikan dulu, jangan putuskan dulu. Toh kalau mau dilaksanakan tahun 2021, masih ada waktu untuk menyiapkan secara matang, masih ada waktu untuk melakukan kajian secara komperhensif, melakukan evaluasi yang sesungguhnya," tandasnya.