Tarif ojol

Komdigi menyiapkan aturan tarif untuk layanan antar barang dan makanan ojol. Kewenangannya diatur dalam Perpres Ojol. Ini penjelasan Nezar dan Kemenhub.

Perpres tersebut mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi berbasis digital, khususnya layanan pengantaran barang dan makanan.

Aturan ini dirancang untuk memperjelas pola hubungan kemitraan antara pengemudi ojol dan perusahaan penyedia aplikasi.

Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas sejumlah poin penting yang akan dimuat dalam Perpres

Kebijakan tersebut memungkinkan pengemudi ojek online menerima porsi pendapatan sebesar 92 persen dari tarif perjalanan.

Salah satu pengemudi ojol, Derry, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian pemerintah terhadap kondisi para driver di lapangan.

Pentingnya arahan dari Presiden terkait perlindungan bagi pekerja transportasi online yang diatur dalam Perpres Nomor 27 Tahun 2026.

Selain itu, perpres ini akan mengatur agar persaingan antar perusahaan ojek online lebih sehat sehingga para pengemudi bisa semakin sejahtera.

Gubernur Sumut Bobby Nasution menginisiasi pembentukan Satgas Ojol Sumut untuk menindaklanjuti keluhan driver terkait tarif dan perlindungan kerja, menjanjikan regulasi dalam seminggu.

Kenaikan tarif akan membuat masyarakat mengurangi pemesanan perjalanan dan membuat beberapa pengguna cenderung tidak memesan layanan.

Aan menekankan bahwa pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara kepentingan pengemudi, aplikator, dan kemampuan bayar masyarakat.

Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat.

Para pengemudi Ojol secara massal melakukan aksi demonstrasi menyuarakan kritik tentang potongan tarif.